Targetberita.co.id Jakarta, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berhasil mengembalikan 900.000 hektar lahan sawit menjadi kawasan hutan konservasi.
Capaian ini merupakan bentuk kerja selama setahun dengan total penguasaan lahan sawit ilegal seluas 4,09 juta hektar.
“Dari total luasan tersebut, pemerintah mengembalikan lahan sebesar 900 ribu hektar menjadi hutan konservasi guna mendukung keanekaragaman hayati dunia,” kata Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Anang menjelaskan salah satu area yang telah menjadi hutan konservasi itu adalah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Di mana dari hasil peninjauan telah mengalami penyusutan dari awal seluas 81.739 hektar TNTN sejak pada 2014 silam.
“Salah satu fokus utama dari pemulihan ini adalah restorasi Taman Nasional Tesso Nilo yang mencakup area seluas 81.793 hektar,” imbuhnya.
Maka dari itu, Kejagung melalui Satgas PKH tengah memaksimalkan untuk menindak puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan TNTN.
Dengan data terbaru, pemerintah telah mencabut izin 28 korporasi terbagi dalam 22 entitas pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total area mencapai 1.010.592 hektar.
Termasuk juga pencabutan izin terhadap 6 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).
“Pemerintah akan terus konsisten melakukan penertiban agar seluruh usaha berbasis sumber daya alam tunduk dan patuh pada peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia,” tukas dia.
Siapkan Relokasi Lahan
Sebelumnya, Satuan Tugas Perlindungan Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyiapkan lahan seluas 8.077 hektar untuk menjadi lokasi dari relokasi pemukiman warga yang sebelumnya berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau.
Perkembangan update penanganan terkait kawasan TNTN itu disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat acara penyerahan hasil pemulihan kerugian negara di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
(Agus)
