Targetberita.co.id Lebak – Banten, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, masih menyisakan tanda tanya besar.
Warga menilai BumDes tak berjalan sebagaimana mestinya, meski mobil operasional desa justru terlihat beroperasi hampir setiap hari.
Sejumlah warga mulai mempertanyakan kejelasan manfaat dan arah penggunaan mobil tersebut.
“Kalau mobilnya tiap hari dipakai, untuk apa? Harusnya kalau itu mobil BumDes, ya digunakan untuk usaha desa yang jelas. Tapi sampai sekarang masyarakat belum pernah merasakan hasilnya,” ujar seorang warga Mekar Rahayu, Minggu (17/8/2025).
BumDes semestinya menjadi ujung tombak penggerak ekonomi masyarakat desa, seperti unit usaha perdagangan, simpan pinjam, jasa transportasi, atau pengelolaan hasil pertanian. Namun, di Mekar Rahayu, masyarakat justru belum melihat adanya unit usaha yang berjalan.
Sementara itu, pemerintah desa melalui Dana Desa sebelumnya lebih banyak fokus pada pembangunan infrastruktur.
Salah satunya proyek pembangunan jalan lapen sepanjang 180 meter di Kampung Pari senilai Rp. 100 juta yang sudah selesai, serta jalan poros sepanjang 450 meter dengan anggaran Rp. 240 juta yang baru rampung sekitar 40 persen.
Seorang tokoh masyarakat setempat menyampaikan kekecewaannya.
“Kami tidak menolak pembangunan jalan, tapi BumDes juga harus jelas. Mobil jalan tiap hari, tapi manfaatnya buat warga belum terasa. Jangan sampai ini menimbulkan kecurigaan masyarakat,” katanya.
Menurut pengamat kebijakan desa di Lebak, lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi menjadi penyebab BumDes sering tidak berjalan optimal.
“Idealnya, setiap penggunaan aset desa termasuk mobil operasional harus disertai laporan berkala dan diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika BumDes tidak berjalan, sementara asetnya terus digunakan, maka wajar bila masyarakat mempertanyakan transparansi,” jelasnya.
Masyarakat berharap pemerintah desa dan pengelola BumDes segera memberikan penjelasan resmi terkait arah usaha desa dan pemanfaatan mobil operasional. Selain itu, warga meminta adanya pelibatan masyarakat dalam menentukan unit usaha agar manfaat BumDes benar-benar dirasakan bersama.
(Apiyudin / Ahmad sungkawa)
