Targetberita.co.id Majalengka – Jawa Barat, Seorang pengusaha berinisial RDN asal Majalengka diduga merasa paling berpengaruh dan punya kedekatan emosional dengan pejabat penting di Kabupaten Majalengka.
Dengan percaya diri, ia disebut-sebut mengatur pembagian proyek APBD kepada orang-orang dekatnya, seolah proyek tersebut adalah milik pribadi. Tindakan yang dianggap serakah ini justru bisa menjadi bumerang, bahkan merusak citra Bupati Majalengka.
Aktivis anti-korupsi, Saeful Yunus, SE.MM, menilai ada kejanggalan karena Bupati terlihat diam tanpa mengambil langkah tegas.
Ia menduga, sikap pasif tersebut bisa menimbulkan persepsi bahwa Bupati terlibat dalam dugaan pengondisian proyek oleh RDN.
Menurut Saeful, diamnya Bupati di tengah isu yang beredar selama beberapa minggu terakhir membuat publik bertanya-tanya.
Padahal, dugaan praktik bagi-bagi proyek itu berpotensi menimbulkan gejolak dan konflik antar kontraktor. Ia menegaskan, pernyataannya bukan karena kebencian, melainkan kritik terhadap kebijakan yang dianggap salah arah.
Lebih lanjut, Saeful menyoroti penggunaan E-Katalog versi 5 yang sudah tidak berlaku sejak 31 Juli 2025 dan digantikan oleh E-Katalog versi 6. Versi terbaru ini memiliki sistem pembayaran yang terintegrasi, transparansi lebih tinggi melalui fitur “mini kompetisi”, integrasi dengan sistem keuangan, pelacakan progres yang detail, serta pemisahan harga produk dan ongkos kirim.
Hal-hal tersebut tidak tersedia dalam versi lama sehingga rawan menimbulkan ketidakadilan dalam pengadaan.
Ia menambahkan, kritik yang disampaikannya adalah bentuk kepedulian agar semua kontraktor mendapat kesempatan yang sama. Menurutnya, pengondisian proyek hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan merugikan kontraktor lain yang juga berusaha mencari rezeki untuk keluarganya.
“Kalau dugaan kasus ini terus dibiarkan, yang rugi adalah Majalengka sendiri. Sudah seharusnya semua pihak bergandengan tangan untuk membangun daerah, bukan justru memupuk keserakahan,” pungkas Saeful Yunus.
(Red)
