Targetberita.co.id Jakarta, Setelah melayangkan surat konfirmasi resmi pada Kamis (21/8/2025), hingga hari ini pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pusat belum juga memberikan tanggapan atas pemberitaan terkait dugaan pelanggaran serius yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda.
Sikap bungkam ini justru menimbulkan kecurigaan baru. Publik bertanya-tanya: apakah DJBC sengaja menutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran HAM, serta indikasi praktik gratifikasi yang menyeruak dari kantor Bea Cukai Marunda?
Bukan Sekadar Diam, Tapi Pembiaran
Keterlambatan, bahkan ketiadaan respons dari lembaga sebesar Bea Cukai pusat, dinilai sebagai bentuk pembiaran. Padahal, dalam kasus ini ada 8 orang pedagang rokok non-cukai yang ditahan secara sewenang-wenang tanpa surat resmi, dipaksa membayar “denda” ke rekening yang mencurigakan, hingga menerima kwitansi ala kadarnya.
Tidak adanya langkah cepat dari pusat memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan internal Bea Cukai. Jika dibiarkan, publik bisa menilai bahwa praktik di Marunda hanyalah “puncak gunung es” dari pola penyimpangan yang lebih besar.
Momentum Kemerdekaan yang Dikhianati
Kasus ini menjadi tamparan keras di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Sementara rakyat di luar sana merayakan kebebasan dari penjajahan, di Marunda justru rakyat kecil kembali dijajah oleh aparat yang mestinya melindungi. Bukankah ini sebuah pengkhianatan terhadap makna kemerdekaan itu sendiri?
Lembaga Lain Harus Turun Tangan
Ketidakseriusan Bea Cukai pusat harus segera ditindaklanjuti lembaga lain. Komnas HAM perlu menyelidiki pelanggaran hak dasar para tahanan. Ombudsman RI wajib menelisik dugaan maladministrasi. KPK harus mengusut aliran dana mencurigakan yang berpotensi mengarah pada praktik gratifikasi.
Bahkan, Komisi III DPR RI sebagai mitra pengawas pemerintah didesak segera memanggil pimpinan Bea Cukai untuk dimintai pertanggungjawaban. Tanpa itu semua, kasus ini hanya akan menjadi lembaran gelap baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.
Rakyat Tak Boleh Diam
Redaksi menegaskan, kebungkaman Bea Cukai pusat tidak akan membuat kasus ini hilang. Sebaliknya, publik semakin kritis dan menuntut transparansi. Karena ketika aparat negara tidak lagi berpihak pada rakyat, maka rakyatlah yang harus bersatu menjaga hak dan martabatnya.
(Rosid)
