Targetberita.co.id Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terus mengupayakan langkah strategis untuk menyelamatkan harga singkong di tingkat petani.
Setelah sebelumnya menemui Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, kali ini Mirza bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto guna mempercepat solusi tata niaga singkong dan turunan produknya.
Menurut Mirza, persoalan singkong tidak bisa hanya dilihat dari harga di petani, melainkan menyangkut tata kelola dari hulu hingga hilir.
“Permasalahannya bukan hanya harga singkongnya saja, tapi tata niaganya dari hulu sampai hilir yang harus diatur. Intinya karena supply dan demand,” ujar Mirza kepada Rilis ID.
Mirza menjelaskan, harga tepung tapioka dunia saat ini anjlok dari Rp. 6.000 per kilogram di awal tahun menjadi Rp. 4.500 per kilogram pada saat ini.
Situasi semakin diperparah dengan masuknya tapioka impor yang menekan harga lokal.
Akibatnya, pabrik-pabrik di Lampung menumpuk stok hingga gudang penuh dan tidak sanggup lagi menyerap produksi petani.
“Pabrik sudah tidak bisa membeli lagi karena stok melimpah. Harga mereka kalah bersaing dengan harga luar. Karena itu kita minta pemerintah pusat segera melakukan regulasi supaya tata niaganya terkendali dan harga singkong petani bisa naik,” tegasnya.
Salah satu usulan yang dibawa Mirza adalah penerapan larangan terbatas (lartas) impor tapioka. Menurutnya, langkah ini mendesak untuk mengurangi tekanan harga di dalam negeri.
“Lartas singkong saya sangat setuju. Cuma memang karena ini bahan industri yang termasuk dalam perjanjian ASEAN, waktunya sekitar 3–4 bulan. Tapi kemarin sudah ditemukan solusi bagaimana bisa lebih cepat diberlakukan. Ini yang sedang didorong,” jelasnya.
Sambil menunggu proses lartas, Gubernur Lampung juga meminta pemerintah pusat segera menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk singkong dan tepung tapioka.
Ia menilai kebijakan HET akan mendorong industri hilir seperti pabrik kertas dan makanan membeli tapioka lokal dengan harga lebih baik.
(Suyono)
