Tatgetberita.co.id Serang – Banten, Himpunan Mahasiswa Petir melalui Ketua Umum Tazkia Aulia menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang yang menetapkan anggaran Sekretariat Daerah (Setda) tahun 2026 sebesar Rp. 76,15 miliar, sebagaimana termuat dalam dokumen NK RAPBD, Sabtu (15/11/2025).
Di tengah kepemimpinan Setda Zaldi Duhana, besarnya alokasi anggaran ini dinilai sebagai langkah yang tidak mencerminkan kepekaan terhadap situasi masyarakat Kabupaten Serang yang masih bergulat dengan persoalan mendasar—mulai dari tingginya pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan yang layak, hingga persoalan lingkungan seperti ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS) yang tidak memadai dan menimbulkan masalah kesehatan serta kenyamanan warga.
Dalam kondisi rakyat serba kekurangan, Setda justru mengalokasikan Rp36,36 miliar untuk gaji dan tunjangan serta Rp. 39,79 miliar untuk belanja operasional. Angka ini semakin janggal ketika pemerintah pusat berkali-kali memberikan instruksi efisiensi anggaran dan prioritas pada belanja publik.
Namun fakta di daerah menunjukkan hal yang berbeda: kenyamanan birokrasi kembali ditempatkan lebih tinggi daripada kesejahteraan warga.
Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Petir, Tazkia Aulia, mengatakan:
“Kami mengingatkan bahwa APBD bukan warisan kekuasaan, melainkan amanah rakyat. Di tengah penderitaan masyarakat Kabupaten Serang, menaikkan atau mempertahankan anggaran operasional Setda sebesar ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nurani publik. Tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan seruan efisiensi dari pusat.”
Ia menegaskan bahwa belanja operasional mendekati Rp. 40 miliar perlu dipertanyakan urgensi serta efektivitasnya, terlebih ketika masyarakat masih berhadapan dengan sempitnya peluang kerja, lemahnya pemberdayaan ekonomi, dan persoalan kebersihan lingkungan yang tidak kunjung terselesaikan.
Himpunan Mahasiswa Petir menekankan bahwa perencanaan anggaran tidak boleh hanya berpijak pada kalkulasi administratif, tetapi juga pada pertimbangan moral dan tanggung jawab sosial. Pemerintah daerah seharusnya menghadirkan teladan, bukan justru memperlebar jurang antara kenyamanan pejabat dan penderitaan masyarakat.
Himpunan Mahasiswa Petir menegaskan bahwa anggaran sebesar itu harus dievaluasi secara menyeluruh.
Oleh karena itu, Himpunan Mahasiswa Petir menuntut agar Pemerintah Kabupaten Serang segera merevisi dan mengembalikan arah kebijakan anggaran kepada jalur yang benar—yakni berpihak pada rakyat, bukan pada kenyamanan internal birokrasi.
Anggaran harus diprioritaskan kembali untuk mengatasi persoalan nyata masyarakat, seperti pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan, dan buruknya pengelolaan lingkungan termasuk ketersediaan TPS di berbagai wilayah,.ungkap ketua HMP
Tazkiya Aulia.
(Buhari)
