Targetberita.co.id Bandung – Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan biaya hiburan kesenian rakyat saat acara hajatan pernikahan maupun khitanan atau sunatan yang digelar warga akan digratiskan.
Nantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan memberi subsidi atau bahkan mengambil alih pembiayaan hiburan kesenian rakyat di hajatan yang diadakan warga.
Namun, mereka yang berhak mendapatkan bantuan pembiayaan hiburan kesenian saat hajatan adalah kategori warga kalangan bawah.
Untuk mewujudkan program ini, Pemprov Jabar menyiapkan alokasi anggaran antara Rp. 10 hingga Rp. 15 miliar untuk tahap awal.
Menurutnya, estimasi biaya pertunjukan seni lokal berkisar Rp. 3 – Rp. 15 juta per acara, sehingga dengan dana Rp. 1,5 miliar saja, Pemprov Jabar bisa menggratiskan biaya hiburan hingga 100 hajatan warga.
Cara agar warga bisa dibantu pembiayaan pertunjukan hiburan seni di hajatan mereka adalah dengan mengajukan bantuan melalui aplikasi digital yang sedang disiapkan.
Nantinya melalui aplikasi itu, warga yang terverifikasi kurang mampu bisa langsung mendaftar.
Kemudian Pemprov Jabar akan menunjuk kelompok seni dari daerah setempat untuk tampil di hajatan.
“Misalnya di Kabupaten Garut ada warga hajatan, kami tunjuk grup Calung Garut untuk tampil.
Ini memangkas biaya sosial warga sekaligus menghidupi seniman lokal,” kata Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Rabu (19/11/2025).
Alasan Dedi Mulyadi menghadirkan program ini karena dalam rangka memproteksi ekonomi masyarakat bawah agar tidak tergantung pada pinjaman bank keliling yang memiliki bunga tinggi atau “bank emok”.
Pasalnya, menurut dia, fenomena warga berutang demi gengsi sosial atau memenuhi kebutuhan hiburan dalam resepsi pernikahan dan khitanan, adalah masalah nyata yang kerap memicu kemiskinan baru.
“Jadi orang yang hajatan dan kategorinya tidak mampu, agar mereka tidak pinjam bank emok untuk bayar seni, itu negara yang ambil alih. Kami siapkan anggarannya,” ujar dia.
Ia menambahkan, kebijakan menggratiskan biaya hiburan di hajatan ini sekaligus merombak pola belanja anggaran kebudayaan daerah.
Dedi Mulyadi menilai, selama ini anggaran kesenian sering kali habis untuk acara seremonial pemerintah. Sementara penonton hiburan seni itu terbatas hanya pada kalangan pejabat.
Dengan skema baru ini, anggaran dialihkan langsung ke basis massa, di mana kelompok seni lokal akan dibayar pemerintah untuk tampil di rumah-rumah warga.
Melalui skema ini, perputaran ekonomi seniman akan tetap terjaga dan pertunjukkan hiburan kesenian dapat dinikmati langsung oleh rakyat.
“Ini lebih hidup dibanding pemprov buat kegiatan di alun-alun yang nontonnya pejabat. Kalau ini, seninya disubsidi negara, ditonton warga, biayanya murah, dan menimbulkan efek ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
(Red)
