Targetberita.co.id Banten, Pengurus Besar (PB) Al Khairiyah menyoroti keras rencana pengurangan karyawan melalui Program Pengunduran Diri karyawan secara sukarela di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) yang dikaitkan dengan rencana utang Rp. 4,9 triliun dari Danantara.
Ketua Umum PB Al Khairiyah, Ali Mujahidin atau Haji Mumu, menilai rencana pengurangan ratusan karyawan tersebut tidak menyentuh akar persoalan utama dan justru berpotensi dijadikan alasan untuk meloloskan pencairan dana segar.
“Rencana ‘PHK’ besar-besaran itu diduga hanya dijadikan akal-akalan untuk mencari playing victim, seolah-olah kebangkrutan KRAS disebabkan oleh buruh dan karyawan,” kata Mumu, Kamis (25/12/2025).
Diguyur Utang Rp4,9 T, Krakatau Steel Akan Ada Program Pengunduran Diri Sukarela Karyawan Pasca RUPS LB.
Menurutnya, karyawan dan komisaris unsur lokal bukan pihak yang harus menanggung dampak dari persoalan tata kelola yang selama ini terjadi di tubuh perusahaan.
“Saya pastikan, bukan komisaris lokal dan bukan ratusan karyawan yang akan di-PHK itu yang menggerogoti KRAS,” tegasnya.
Mumu menyebut akar persoalan justru berada pada dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat penting di Krakatau Steel.
RUPS LB Krakatau Steel, Kini Tak Ada Lagi Direksi dan Komisaris dari Unsur Karyawan dan Lokal Banten.
“Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di KRAS justru dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat penting, bukan oleh buruh atau karyawan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar rencana pengurangan karyawan tidak dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan besar yang belum terselesaikan, termasuk dugaan korupsi proyek strategis dan kejahatan korporasi.
“PHK jangan dijadikan alas kaki playing victim untuk mengakali Danantara agar dana Rp4,7 triliun itu bisa cair,” katanya.
(Buhari)
