Targetberita.co.id Kab. Bekasi – Jawa Barat, Ketua Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Bekasi Kabupaten, Siti Mariam, melayangkan kritik keras terhadap kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Ia mendesak Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk segera melakukan perombakan total (reshuffle) terhadap pejabat yang diduga masuk dalam pusaran kasus suap proyek ijon yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan Siti Mariam merespons penetapan eks Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, sebagai tersangka suap.
Dalam keterangan persnya pada Senin (27/4/2026), Mariam menegaskan bahwa kasus ini merupakan pukulan telak bagi kredibilitas Kabupaten Bekasi yang sebelumnya mengklaim sebagai zona hijau pencegahan korupsi.
”Untuk pencegahan dini, kami mendesak Plt. Bupati Asep Surya Atmaja agar segera merombak jajarannya. Kedinasan harus bersih dari pejabat yang terseret atau bermain dalam skandal ijon. Ini penting demi memulihkan kepercayaan publik,” tegas Mariam.
Sorotan Kasus dan Tekanan Publik
Berdasarkan data yang dihimpun, KPK menduga Ade Kuswara Kunang menerima aliran dana suap sebesar Rp. 14,2 miliar sepanjang Desember 2024 hingga 2025.
Kasus ini bahkan melibatkan ayah kandung eks bupati, HM Kunang, yang menjabat sebagai kepala desa, sebagai perantara transaksi.
Senada dengan desakan FWJI, tekanan publik juga datang dari elemen lain. Mengutip pemberitaan dari Terkenal.co.id, Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Mustakim, menyatakan bahwa aksi desakan perombakan birokrasi adalah bentuk tekanan publik agar reformasi birokrasi benar-benar berjalan.
Selain itu, laporan dari Rakyat Bekasi menyebutkan adanya dokumen 195 item barang bukti di persidangan yang mengungkap keterlibatan berbagai pihak dalam pengkondisian proyek APBD.
Transparansi Anggaran Publikasi
Selain reformasi birokrasi, Mariam juga menyoroti manajemen informasi di Diskominfo dan BUMD.
Ia menekankan pentingnya pemerataan anggaran sosialisasi dan publikasi agar tidak dimonopoli oleh organisasi atau media tertentu berdasarkan kedekatan personal dengan pejabat.
”Dana sosialisasi itu anggaran negara, bukan anggaran siluman. Kami mengingatkan Diskominfo dan seluruh instansi agar menggandeng mitra strategis yang memiliki legalitas resmi (Kemenkumham/AHU dan SK Kesbangpol). FWJI akan terus mengawal agar fungsi pers sebagai pilar demokrasi berjalan sehat di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.
(Daniel Turangan)
FWJI Bekasi Kabupaten Desak Plt. Bupati Bersihkan Kabinet dari Pejabat Terlibat Skandal ‘Ijon’
