‎Anggaran Pemeliharaan Dipertanyakan, Ketum PPPN Desak Kadis PUTR Tapanuli Utara Dicopot

Targetberita.co.id Tapanuli Utara – Sumatera Utara, Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) kini menjadi sorotan tajam publik.
‎
‎Kritik keras datang dari Ketua Umum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara Republik Indonesia (PPPN RI), Ganda Tampubolon, yang menilai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Taput, Dalan Simanjuntak, ST, layak dicopot dari jabatannya.
‎
‎Desakan ini muncul menyusul banyaknya ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat, di berbagai wilayah seperti Kecamatan Pagaran, Sipahutar, Sipoholon, dan Siborongborong.
‎
‎”Pantauan kami di lapangan menunjukkan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Kami menduga anggaran perawatan jalan sejak Dalan Simanjuntak menjabat tidak direalisasikan secara maksimal,” tegas Ganda Tampubolon saat ditemui di Siborongborong, Rabu (29/04/2026).
‎
‎PPPN RI secara khusus menyoroti transparansi penggunaan belanja pemeliharaan rutin jalan untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.
‎
‎Pasalnya, berdasarkan data yang dihimpun, anggaran pemeliharaan pada tahun-tahun sebelumnya tergolong cukup besar.
‎
‎Ganda merincikan, pada tahun 2023, anggaran pemeliharaan rutin jalan tercatat sebesar Rp. 1,32 miliar, ditambah biaya survei kondisi jalan sebesar Rp. 400 juta.
‎
‎Sementara pada tahun 2022, dialokasikan anggaran survei sebesar Rp. 399,9 juta dan pemeliharaan rutin sebesar Rp. 1,04 miliar.
‎
‎”Masyarakat bertanya-tanya, kemana anggaran rutin tahun 2024 dan 2025? Jika anggaran tersebut ada, mengapa titik-titik lubang di jalan kabupaten terus bertambah dan dibiarkan tanpa perbaikan?” tanya Ganda retoris.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUTR Tapanuli Utara, Dalan Simanjuntak, belum memberikan tanggapan resmi.
‎
‎Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media pada Rabu (29/04/2026) terkait kondisi kerusakan jalan dan realisasi anggaran tersebut belum membuahkan hasil.
‎
‎Kondisi jalan yang rusak ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memicu gelombang protes di media sosial, yang menuntut adanya langkah nyata dan evaluasi kepemimpinan di dinas terkait.
‎
‎(Fulkan Tampubolon)