Targetberita.co.id Ambon – Maluku, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memfasilitasi upaya pertemuan damai antara perangkat desa dan tokoh masyarakat dari empat negeri (desa) di Pulau Ambon pascainsiden bentrokan yang berujung pembakaran rumah warga
“Persoalan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin, mengedepankan musyawarah, bukan emosi, kami menyampaikan belasungkawa dan mengimbau masyarakat untuk menahan emosi,” ujar Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni dalam pertemuan damai tersebut di Ambon.
Dalam kesempatan itu, selain pejabat tinggi Polda Maluku dan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease juga dihadiri oleh para raja negeri, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda dari Negeri Hunuth, Hitu Messing, Hitu Lama, dan Waiheru.
Menurut Wakapolda, penanganan kasus ini menjadi prioritas agar konflik tidak melebar dan menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, pihaknya menilai pendekatan kepada tokoh masyarakat, serta para raja negeri, tokoh agama dan pemerintah setempat penting untuk menjaga kondusivitas.
“Kami tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melakukan langkah-langkah persuasif dengan melibatkan semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.
Thobroni menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Ambon, sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu ataupun ajakan yang dapat memicu konflik sosial.
“Proses hukum tetap berjalan. Kami menghimbau seluruh warga Ambon untuk menahan diri dan mempercayakan penyelesaian masalah kepada pihak berwenang,” ujarnya.
Sementara itu Raja Hitu Lama, Salhana Pelu, mengungkapkan permohonan maaf dan menegaskan bahwa tokoh adat dan agama telah bermusyawarah mencari solusi.
Sementara Raja Hitu Mesing, H. Ali Slamet, menegaskan insiden tersebut murni spontanitas warga dan berkomitmen memperkuat komunikasi antar negeri.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Hunuth, Yondri Kappuw, meminta polisi mengusut tuntas pelaku penikaman dan pembakaran, menambah personel keamanan, serta mengaktifkan kembali pos penjagaan.
Seluruh pihak pun bersepakat mengedepankan dialog, memperkuat komunikasi antar-negeri, serta bekerja sama dengan aparat keamanan dan sekolah untuk mencegah konflik serupa.
Mereka juga meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas penyebar provokasi dan hoaks di media sosial.
(Red)
