Targetberita.co.id Jakarta, Publik menyoroti terkait Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu liputan Istana milik seorang wartawan CNN Indonesia bernama Diana Valencia.
Pencabutan dilakukan usai wartawan tersebut menanyakan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (27/9/2025) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Saat itu Presiden Prabowo baru saja tiba dari kunjungan luar negeri.
Awalnya, Presiden menyampaikan keterangan mengenai hasil pertemuan di Sidang Umum PBB.
Namun, wartawan CNN kemudian menanyakan apakah Presiden memberi instruksi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kasus keracunan dalam program MBG.
Presiden sempat menjawab singkat dengan persoalan lain saat dirinya memberikan pidato di sidang PBB
“Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo.
Tak lama setelah sesi wawancara itu, pihak Istana langsung memanggil wartawan bersangkutan.
Biro Pers menyampaikan keberatan karena pertanyaan dinilai di luar konteks agenda Presiden.
Sebagai tindak lanjut, kartu liputan Istana yang menjadi syarat untuk meliput kegiatan Presiden resmi telah dicabut.
Keputusan Istana ini menuai sorotan Publik dan berbagai pakar jurnalistik.
Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menyebut tindakan tersebut sebagai upaya membungkam kerja jurnalistik.
Menurutnya, wartawan memiliki hak bertanya mengenai isu publik, termasuk soal program MBG yang tengah ramai dibicarakan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengingatkan agar pemerintah tidak menghambat kerja pers.
Totok menegaskan, pejabat publik seharusnya siap menerima pertanyaan dan kritik dari wartawan.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat juga buka suara.
Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan soal kasus ini dan sedang menjalin komunikasi dengan semua pihak.
Hingga Minggu 28 September 2025 ini, pihak CNN Indonesia belum memberikan keterangan resmi.
Begitu juga dengan Sekretariat Presiden maupun Menteri Sekretaris Negara, yang hingga kini belum merespons sorotan publik terkait pencabutan kartu liputan tersebut.
(Agus)
