Targetberita.co.id Jakarta, 8 Oktober 2025 – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan bahwa gagasan pembentukan Jakarta Collaboration Fund (JCF) ditujukan tidak hanya untuk investasi di Jakarta, tetapi juga di daerah lain di Indonesia.
Saat ini, inisiatif pembiayaan kreatif yang dirancang Pemprov DKI Jakarta tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Jakarta segera menyiapkan apa yang kemarin saya sampaikan di depan Bapak Menteri Keuangan tentang dua hal. Yang pertama adalah obligasi Jakarta, yang kedua adalah Jakarta Collaboration Fund. Nah, Jakarta Collaboration Fund ini bukan hanya untuk digunakan di Jakarta, investasi di Jakarta, tetapi juga di daerah lain,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pramono menjelaskan, pembentukan JCF diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBD DKI dalam membiayai berbagai proyek pembangunan di ibu kota.
“Selama ini APBD Jakarta rata-rata sekitar Rp90 triliun. Dengan adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH), tentunya kita harus mencari cara agar pendapatan Jakarta bisa terus ditingkatkan,” katanya.
Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta menjadi role model pemerintah daerah dalam transparansi penggunaan APBD. Pramono juga tidak memprotes kebijakan pengurangan DBH yang sudah diputuskan dalam Undang-Undang APBN dan disahkan oleh DPR.
“Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen. Hanya kalau memang ada perubahan tentunya tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan. Jadi saya tidak menyalahkan siapa pun, termasuk para gubernur,” jelasnya.
Meski mengakui kebijakan pengurangan DBH cukup memberatkan, Pramono menilai hal tersebut menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk mengoptimalkan alternatif pembiayaan.
“Itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Bagaimana caranya? Dengan KLB, SP3L, SLF, dan berbagai instrumen lain yang selama ini belum terkelola dengan baik akan kami manfaatkan, termasuk dengan Jakarta Collaboration Fund ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pramono memastikan bahwa adanya kebijakan efisiensi tidak akan mengurangi anggaran untuk program-program prioritas, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta pemutihan ijazah.
“Tapi yang jelas, semangat saya enggak berubah untuk membangun Jakarta,” tandasnya.
(Sonny H. Sayangbati)
