Targetberita.co.id Jakarta, Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus menyatakan keberatan atas rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
Ia menilai langkah tersebut tidak mempertimbangkan rekam jejak Orde Baru (Orba) terhadap warga dan ulama NU.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, dikutip dari NU Online, Rabu (5/11/2025).
Ia mengatakan banyak ulama pesantren dan warga NU mengalami perlakuan tidak adil selama masa pemerintahan Soeharto. Menurutnya, berbagai kasus yang menimpa kiai dan tokoh NU menunjukkan tekanan kuat pada masa itu.
“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” cerita Gus Mus.
“Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” tambahnya.
Gus Mus menjelaskan bahwa banyak ulama dan pejuang bangsa memiliki jasa besar, tetapi keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan. Ia menyebut hal ini dilakukan untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan para tokoh tersebut.
“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelas Rais Aam PBNU 2014-2015 itu.
Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin itu menilai bahwa warga NU yang mendukung gelar pahlawan bagi Soeharto kurang memahami sejarah. Ia menegaskan bahwa banyak peristiwa kelam di masa Orde Baru menimpa ulama dan santri.
(Agus)
