Targetberita.co.id Jakarta, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak pejabat Marketing Google dan Humas Google Indonesia pada hari ini, Selasa (1/7/2025).
Pihak Google Indonesia itu bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sebagai Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud periode 2019-2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus di Gedung Bundar Kejagung.
“Pihak marketingnya dijadwalkan hari ini akan dilakukan pemeriksaan. Jadi kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya,” kata Harli kepada wartawan.
Sementara pejabat Humas Google telah mengajukan penundaan pemeriksaan. Belum diketahui pasti penjadwalan ulang terhadap yang bersangkutan.
Harli mengatakan pemeriksaan terhadap pihak Google Indonesia sangat diperlukan mengingat produk Laptop berbasis chromebook yang dipilih Kemendikbud merupakan buatan Google.
“Oleh karenanya sangat wajar kalau pihak Google sendiri dipanggil diperiksa dalam kaitan dengan bagaimana proses ini,” jelasnya.
Ia mengatakan dalam pemeriksaan itu nantinya penyidik juga hendak mendalami proses mekanisme hingga terpilihnya produk Google Chromebook oleh Kemendikbud.
“Bagaimana penawaran yang diberikan oleh pihak Google ini sehingga chromebook ini bisa menjadi pilihan, bukan windows misalnya, tentu ini akan didalami,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kejagung telah memeriksa mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim sebagai saksi pada Senin, 23 Juni 2025. Nadiem dicecar soal pelaksanaan rapat mengubah hasil kajian teknis pengadaan laptop Chromebook
Dalam rapat tersebut, penyidik Kejagung menduga ada pengkondisian hasil kajian teknis penggunaan laptop Chromebook yang telah dilakukan.
Di mana, rapat itulah yang kemudian diduga menjadi dasar pengadaan laptop Chromebook meskipun dinilai tidak efektif untuk pembelajaran.
Adapun anggaran untuk pengadaan Chromebook tersebut mencapai Rp9,9 triliun yang terdiri dari Rp3,58 triliun merupakan dana di Satuan Pendidikan dan Rp6,399 triliun melalui dana alokasi khusus atau DAK.
(Agus)
