Targetberita.co.id Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menyegel proyek reklamasi yang dilakukan oleh PT CPS di Pulau Pari, Daerah Khusus Jakarta, pada Selasa (28/1/2025). Perusahaan tersebut diketahui melakukan reklamasi di luar izin yang diberikan.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, mengungkapkan bahwa Polsus PWP3K Ditjen PSDKP melakukan pengawasan ulang terhadap lokasi reklamasi tersebut.
Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan aktivitas reklamasi yang sedang berlangsung. Petugas hanya menemukan beberapa pekerja yang sedang berjaga dan sejumlah alat berat yang tidak beroperasi di lokasi tersebut.
“Untuk memastikan kegiatan dihentikan sepenuhnya, KKP memasang spanduk penghentian kegiatan, disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS,” ujar Doni dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan pada 20 Januari 2025, di mana ditemukan aktivitas reklamasi berupa galian dan urukan substrat seluas ±18 m², yang direncanakan sebagai kolam labuh dan sandar kapal.
Menurutnya aktivitas tersebut melanggar ketentuan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan pada 12 Juli 2024.
“Izin tersebut hanya mencakup pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di area seluas 180 hektare,” ungkapnya.
Untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran serupa, KKP telah menjadwalkan pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak PT. CPS, Kamis (30/1/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami dugaan pelanggaran dan menentukan sanksi administratif sesuai ketentuan.
KKP menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut.
“KKP akan terus memastikan setiap kegiatan dilakukan sesuai izin dan tidak merugikan lingkungan atau masyarakat pesisir,” jelas Doni.
Hal tersebut lantaran Pulau Pari merupakan bagian penting dari keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.
(Agus)
