Targetberita.co.id Jakarta, KPK menyita aset milik mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan 2024-2025 Haryanto di kawasan Cimanggis, Depok, dan Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan pada pekan lalu untuk proses penyidikan kasus dugaan pemerasan pengurusan RPTKA.
“Aset tersebut berupa dua bidang tanah/bangunan, yaitu kontrakan seluas 90 M2 di wilayah Cimanggis, Kota Depok, dan rumah seluas 180 m2 di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Budi menjelaskan kedua aset tersebut dibeli secara tunai, uangnya diduga bersumber dari hasil pemerasan kepada para agen TKA.
“Kedua aset tersebut kemudian diatasnamakan kerabatnya,” ujar Budi.
Penyidik menemukan fakta bahwa tersangka juga meminta kepada salah seorang agen TKA satu unit Toyota Innova di sebuah dealer di Jakarta. Saat ini penyidik sudah menyita mobil tersebut.
“Penyitaan-penyitaan aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara, sekaligus upaya awal dalam optimalisasi asset recovery,” Budi menjelaskan.
KPK telah menahan delapan tersangka. Uang hasil pemerasan calon TKA dari 2019 sampai 2024 mencapai Rp. 53,7 miliar.
Mereka adalah Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemenaker 2020-2023 Suhartono, Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019-2024, lalu diangkat menjadi Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025 Haryanto, dan Direktur PPTKA 2017-2019 Wisnu Pramono.
Kemudian Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni, Direktur PPTKA 2021-2025 Gatot Widiartono, serta Petugas Saluran Siaga RPTKA 2019-2024 dan verifikator pengesahan RPTKA 2024-2025 Putri Citra Wahyoe.
Terakhir, Analis TU Direktorat PPTKA 2019-2024 dan Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA 2024-2025 Jamal Shodigin serta Pengantar Kerja Ahli Muda 2018-2025 Alfa Eshad.
(Farid Hidayat)
