Targetberita.co.id Jakarta, Terpilihnya Kepala Daerah dari Aceh Hingga Papua Berpeluang Hanya Ditentukan Oleh Kesepakatan Beberapa Ketua Umum Partai di Jakarta
Survei nasional Lembaga Survai Indonesia (LSI) Denny JA kali ini, Rabu (7/1/2026), di Kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, menyampaikan satu pesan yang tegas, konsisten, dan lintas batas sosial: publik Indonesia menolak penghapusan Pilkada langsung.
Sebanyak 66,1% responden secara nasional menyatakan tidak setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Hanya 28,6% yang setuju, sementara 5,3% menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.
Ini bukan sekadar mayoritas tipis, melainkan mayoritas kuat, melampaui ambang psikologis 60% yang dalam ilmu opini publik menandai penolakan sistemik, bukan fluktuasi sesaat.
Lebih penting lagi, penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok, melainkan menyebar merata di hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Metodologi: Fondasi Ilmiah yang Menjamin Kredibilitas
Temuan ini bertumpu pada desain riset yang kokoh:
• 1.200 responden, mewakili pemilih Indonesia
• Multi-stage random sampling
• Wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur
• Margin of error ±2,9%
• Waktu survei: 10–19 Oktober 2025
• Diperkuat riset kualitatif (analisis media dan opini ahli)
Dengan desain ini, survei tidak hanya menjawab apa yang dipikirkan publik, tetapi juga mengapa sikap itu mengeras dan bertahan .
Gender dan Teritori: Konsensus Tanpa Bias Identitas
• Laki-laki: 65,8% menolak Pilkada DPRD
• Perempuan: 66,4% menolak • Warga desa: 66,7% menolak
• Warga kota: 66,7% menolak.
(Farid Hidayat)
