Targetberita.co.id Pontianak – Kalimantan Barat, Di tengah maraknya dugaan penyelewengan solar subsidi di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar justru mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Langkah itu dinilai sejumlah pihak kontraproduktif dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi.
Pantauan media di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kawasan Pontianak Utara, Selasa (22/7/2025), mengungkap praktik pengisian berulang oleh truk-truk modifikasi.
Kendaraan-kendaraan berbak tertutup terpal hijau tampak bolak-balik mengantre solar.
Menurut narasumber yang mengetahui pola tersebut, truk-truk itu telah dimodifikasi dengan tangki tambahan atau “baby tank” yang berkapasitas lebih besar dari tangki standar.
“Begitu solar subsidi dari Depot Pertamina masuk ke tangki SPBU, puluhan truk langsung beraksi. Dalam waktu dua hingga tiga jam, stok sudah habis. Kadang yang tersisa untuk masyarakat cuma beberapa liter,” jelas Ardi, seorang sopir yang ditemui Faktakalbar.id di sekitar lokasi SPBU.
Pola penyelewengan ini diduga bukan sekadar ulah sopir nakal. Ada indikasi keterlibatan jaringan mafia yang bekerja sama dengan pengelola SPBU.
Truk-truk rekanan mafia itu mengisi solar subsidi menggunakan pompa resmi, lalu mengalirkannya ke gudang penampungan.
Dari situ, solar dijual kembali dengan harga di bawah solar industri, namun tetap jauh di atas harga subsidi Rp. 6.800
Sebagai perbandingan, harga solar nonsubsidi saat ini mencapai Rp. 19.000 per liter.
Selisih harga yang besar menjadi celah bisnis ilegal yang menggiurkan.
Solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil malah jatuh ke tangan oknum tidak bertanggung jawab.
“Warga yang tak punya koneksi dengan SPBU nyaris mustahil dapat solar, bahkan harus antre dari malam,” ujar Ardi lagi.
Ironisnya, alih-alih memperbaiki sistem distribusi dan memberantas mafia BBM, Pemprov Kalbar justru mengusulkan penambahan kuota solar subsidi
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menyatakan bahwa permintaan tersebut didasarkan atas hasil rapat koordinasi lintas instansi pada awal Juli lalu.
“Keluhan sopir saat aksi unjuk rasa 26 Juni lalu adalah sulitnya mendapatkan solar dan harga yang tinggi. Mereka harus antre hingga menginap di SPBU. Setelah kami cek, ternyata kuota yang diberikan BPH Migas belum sesuai dengan permintaan awal,” kata Harisson usai rapat dengan Pertamina dan sejumlah pihak di Pontianak, Jumat (4/7/2025).
Kuota solar subsidi untuk Kalbar pada 2025 ditetapkan sebesar 429.459 kiloliter, namun distribusi faktualnya kerap bocor ke jalur ilegal.
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kalbar, M. Rifal, menilai langkah Pemprov meminta tambahan kuota tanpa upaya konkret menutup celah penyelewengan justru memperparah situasi.
“Logikanya sederhana. Kalau kebocoran tidak ditutup, berapa pun tambahan kuotanya tetap akan habis oleh mafia. Ini seperti menuang air ke ember bocor,” ujar Rifal, Senin (21/7/2025).
Ia mendesak agar aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Pertamina, segera bertindak mengawasi seluruh SPBU di Kalbar dan menindak oknum yang terlibat.
Rifal juga mengingatkan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal keberpihakan.
“Negara harus hadir membela hak petani, nelayan, dan rakyat kecil, bukan jadi fasilitator mafia energi,” ujarnya.
(Red)
