Target Berita.co.id Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengaktifkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Rabu (29/11/2023).
Mendagri menegaskan, TP PKK merupakan organisasi besar dengan jangkauan hingga tingkat keluarga, sehingga menjadi mitra strategis bagi pemerintah termasuk Pemda, menurutnya yang memiliki satu-satunya organisasi di Indonesia dengan daya jangkau serta daya tusuk penetrasi sampai ke tingkat keluarga adalah PKK, artinya ini adalah sesuatu social engine, mesin sosial yang sebetulnya sangat powerful, tuturnya.
Penegasan ini disampaikan Mendagri saat acara Pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Papua Pegunungan, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (29/11/2023).
Dirinya berharap, TP PKK dapat didukung sehingga memiliki kekuatan penuh dan menjadi mitra pemerintah yang fokus memberdayakan keluarga. Terlebih organisasi tersebut memiliki 10 program pokok, di antaranya bidang pendidikan dan kesehatan. Ia juga mengingatkan Pj. Ketua TP PKK yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan baik meski masa jabatannya sangat terbatas.
Dengan mengaktifkan PKK ini secara baik, tentunya dapat menjadi mitra pemerintah demi kesuksesan tugas pemerintah, upaya mengaktifkan TP PKK memerlukan komitmen dari kepala daerah maupun ketua organisasi tersebut, tuturnya.
Selain itu Mendagri mengingatkan, agar kesempatan untuk berbuat kebaikan tersebut tidak disia-siakan baik oleh Pj. kepala daerah maupun Pj. Ketua TP PKK Provinsi, Mendagri juga memaparkan berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat kinerja PKK, diantaranya Ketua TP PKK perlu membuat tim yang diisi oleh orang yang memahami peran PKK, dengan demikian nantinya bakal melahirkan banyak terobosan program sesuai dengan peran yang diemban, ucapnya lagi.
Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk memperkuat peran TP PKK. Menurutnya, tidak ada organisasi yang mampu bertahan tanpa didukung anggaran. Karena itu, Pemda didorong untuk memberikan penganggaran seperti melalui skema hibah. Strategi lainnya, Pemda dapat melekatkan program TP PKK menjadi bagian dari program organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam mencari penganggaran, TP PKK juga dapat memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan, atau mungkin filantropis yang lainnya, artinya yang memberikan bantuan sosial, banyak sekali, saya tahu banyak sekali, jelasnya.
( Ricki )
