Targetberita.co.id Jakarta,- Kredit bermasalah NPL (non performing loan) UMKM melonjak per mei 2024 sebesar 4,27%. Walau masih sehat (NPL 2-5%) namun warning kurang sehat (NPL 5-8%). Spontan ingat wejangan Mantan Mekop dan UKM RI Adi Sasono seusai kami terpilih sebagai Ketua Umum APKLI pada Munas IV di Semarang yang lalu.
“Mas Ali, tanpa pendampingan, penyaluran kredit ke ekonomi rakyat UMKM resiko tinggi macet”. NPL UMKM tinggi saat ini, disamping akibat dicabutnya fasilitas pandemi covid-19, ada 2 hal jadi faktor penyebab utama. Pertama, ekonomi rakyat UMKM sedang lesu dampak daya beli masyarakat yang turun akibat beban hidup yang makin berat. Kedua, pendampingan ekonomi rakyat UMKM khususnya penerima kredit belum maksimal. Dan kenyataan ini jadi “lampu kuning” bagi pemerintahan RI 2024-2029 dalam upaya sukseskan Indonesia jemput puncak bonus demografi 2030. Bahwa pendampingan ekonomi rakyat UMKM adalah mendasar, penting bahkan sebuah keniscayaan, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, Senin (29/7/2024).
Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh alumni FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini menambahkan, NPL UMKM melonjak saat ini tidak boleh jadi alasan untuk menurunkan plafon kredit bagi ekonomi rakyat UMKM yang hingga saat ini baru 19-20% dari total plafon nasional. Karena, suka tidak suka, pemerintahan RI 2024-2029 dituntut mendongkrak plafon kredit ekonomi rakyat UMKM minimal 40% dari total plafon kredit nasional dalam upaya cetak 100 juta ekonomi rakyat UMKM handal dan unggul. Ketika gagal maka beresiko terjadi malapetaka demografi di negeri ini. Pengangguran, kemiskinan bahkan kelaparan membludak ujung dan akhirnya bahayakan eksistensi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Menurunkan NPL dan mendongkrak plafon kredit UMKM hingga 40% bukan hal mudah. Pemerintah juga dunia perbankan tidak bisa kerja sendirian. Demikian pula, tidak seperti membalik tangan mensukseskan Indonesia jemput puncak bonus demografi 2030. Untuk itu, KERIS menyampaikan masukan ke Pemerintahan RI 2024-2029 dibawah Presiden Jenderal TNI (Pur) Prabowo Subianto, yaitu 7 hal mendasar, strategis dan penting. Pertama, tanpa pendampingan resiko kredit macet UMKM sangat tinggi. Oleh karena itu, penyaluran kredit UMKM wajib adanya pendampingan, baik oleh pemerintah, perbankan atau lembaga keuangan. Lebih dari itu, harus libatkan organisasi usaha dan ekonomi rakyat yang menaungi mereka. Kedua, pemerintah mengguyur dana segar, minimal 40% belanja APBN dan APBD membeli produk-produk ekonomi rakyat UMKM. Ketiga, kebijakan khusus tata kelola CSR BUMN/BUMD dan Swasta difokuskan untuk permodalan dan pendampingan ekonomi rakyat UMKM. Ke-empat, LPDB KUMKM RI, serta lembaga keuangan pemerintah non-bank di kementerian dan lembaga negara lain disatukan menjadi Badan Keuangan Ekonomi Rakyat RI langsung bertanggungjawab ke Presiden. Kelima, Kemenkop dan UKM di upgrade jadi departemental atau dipisah mejadi Menteri Muda Urusan Koperasi dan Menteri Ekonomi Rakyat UMKM RI. Ke-enam, alokasi khusus APBN dan APBD untuk skema permodalan dan pendampingan bagi usaha star up Milenial dan Gen Z. Dan. Ke-tujuh, kebijakan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, balita, anak sekolah dan santri melibatkan ekonomi rakyat UMKM dari hulu hingga hilir. Sekali lagi, tanpa pendampingan, resiko gagal cetak 100 juta ekonomi rakyat UMKM prasyarat Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030 adalah tinggi, pungkas putra asli Mojokerto Jatim yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI).
(Rosid / Yuyun)
