Targetberita.co.id Bengkulu, Saat air bersih masih menjadi persoalan nyata bagi ribuan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong justru mengambil arah kebijakan yang memantik tanda tanya besar.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tebo Emas (TTE), yang telah dicap “sakit” oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dipastikan tidak menerima satu rupiah pun kucuran APBD Tahun Anggaran 2026.
Keputusan ini sontak menuai kritik, sebab air bersih merupakan kebutuhan dasar yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat.
Namun ironi muncul ketika di saat yang sama, rehabilitasi rumah dinas bupati dan ruang paripurna DPRD justru diprioritaskan dengan anggaran bernilai miliaran rupiah.
Sebuah kontras kebijakan yang dinilai menunjukkan ketimpangan arah pembangunan daerah.
Tokoh pemuda Lebong, Eko Fernanades, menilai langkah Pemkab Lebong bersama DPRD sebagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif terhadap kepentingan publik.
Menurutnya, status “sakit” yang disematkan BPK terhadap PDAM seharusnya menjadi alarm darurat, bukan alasan untuk membiarkannya berjalan sendiri.
“PDAM kita berstatus sakit, sarana dan prasarana sangat tidak memadai, tapi justru tidak mendapat dukungan APBD 2026. Ini jelas tidak berpihak pada rakyat,” tegas Eko.
Ia menilai, keputusan mengutamakan fasilitas elite dibanding layanan dasar mencerminkan rendahnya empati pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat luas.
“Air bersih itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Sangat ironis ketika pelayanan publik diabaikan, sementara fasilitas pejabat dianggap lebih mendesak,” ujarnya.
Eko mendesak Pemkab Lebong dan DPRD segera mengevaluasi ulang kebijakan anggaran tersebut.
Ia mengingatkan, pembiaran terhadap PDAM berpotensi memicu dampak serius bagi masyarakat.
“Kalau PDAM kolaps, yang rugi bukan pejabat, tapi rakyat Lebong,” katanya lugas.
(M. Bronson Dasori)
