logo tb
BeritaDaerahJawa TimurMalangNasionalNewsTerkini

Pemerintah Kota Malang Target 300 Warga Keluar dari Jurang Kemiskinan

53
×

Pemerintah Kota Malang Target 300 Warga Keluar dari Jurang Kemiskinan

Sebarkan artikel ini

Targtberita.co.id Malang – Jawa Timur, Pengurangan angka kemiskinan terus menjadi perhatian serius Pemkot Malang. Tahun ini, setidaknya 300 warga Kota Malang ditargetkan keluar dari jurang kemiskinan.

Kepala Dinas Sosial DP3APKB Kota Malang Donny Sandito mengatakan, minimal 300 warga tersebut harus naik kelas secara ekonomi. Indikasinya, mereka bisa membiayai kebutuhan sendiri, tanpa membutuhkan lagi bantuan dari Pemkot Malang maupun pemerintah pusat.

Tahun lalu pihaknya bisa mengentaskan 229 warga dari ambang kemiskinan.

“Tahun ini kami menargetkan minimal 300 orang graduasi mandiri,” terang Donny. Graduasi mandiri merupakan kondisi warga miskin menyatakan secara sadar kondisi ekonomi dan sosialnya membaik. Sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Untuk mengejar target tersebut, Donny menyiapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah memperkuat akurasi dan detail data kemiskinan di Kota Malang. Menurut dia, data yang presisi menjadi kunci bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga dapat menentukan KPM mana dilepas dari program bantuan.

“Kalau datanya rinci, kami dan pendamping PKH bisa lebih mudah memetakan siapa yang benar-benar siap graduasi,” terangnya.

Tak hanya itu, dia melanjutkan, data yang valid juga memudahkan pemerintah mengintervensi kemiskinan.

Misalnya mengusulkan warga miskin yang belum tersentuh bantuan, sebagai penerima manfaat baru.

“Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi beragam. Semua itu butuh data yang kuat sebagai acuan utama,” tandas Donny.

Meskipun 300 orang nantinya dinyatakan lulus dari program bantuan, Donny menegaskan, mereka tidak langsung dilepas.

Pemerintah pusat tetap memberikan pendampingan lanjutan, terutama dalam penguatan ekonomi dan pengembangan usaha.

Pada realitanya, Donny mengakui ada warga tergraduasi, bisa kembali masuk dalam kategori miskin dan menerima bantuan.

“Itu sebabnya monitoring tetap dilakukan. Pendamping PKH punya modul khusus karena mereka adalah petugas dari Kemensos,” pungkas mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *