Targetberita.co.id Jakarta, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan komitmennya dalam mendukung pelayaran nasional melalui penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Dukungan tersebut diberikan mengingat peran strategis Pelni sebagai penghubung utama masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau transportasi darat maupun udara.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa Pelni menjadi salah satu prioritas penerima BBM subsidi karena layanan pelayarannya menjadi alternatif transportasi yang terjangkau bagi masyarakat, terutama lintas kabupaten dan provinsi di wilayah kepulauan.
“Pelni memiliki peran vital dalam menjaga konektivitas antarpulau dan menyediakan moda transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan pesawat udara,” ujar Wahyudi dalam keterangan , Rabu (7/1/2026).
Saat ini, Pelni mengoperasikan 84 armada, terdiri atas 54 kapal milik Kementerian Perhubungan dan 32 kapal milik Pelni. Dari jumlah tersebut, Pelni mengoperasikan 26 kapal penumpang dan enam kapal tol laut yang melakukan pengisian BBM di 32 titik homebase bunker.
Rute pelayaran Pelni bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat, termasuk pada periode tertentu seperti Natal, Tahun Baru, dan Idulfitri.
Dalam lima tahun terakhir, realisasi pemanfaatan BBM subsidi oleh Pelni tercatat lebih rendah sekitar 5–7 persen dari alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Wahyudi, kondisi tersebut menunjukkan pengendalian konsumsi dan perencanaan penggunaan BBM subsidi berjalan dengan baik.
Pada 2025, realisasi BBM subsidi Pelni mencapai 177.930 kiloliter (KL). Sementara untuk 2026, pemerintah menetapkan kuota sebesar 181.431 KL atau meningkat sekitar dua persen, seiring penambahan satu kapal sehingga total kapal yang dioperasikan Pelni menjadi 26 unit.
“Kami memastikan kebutuhan BBM subsidi Pelni pada 2026 dapat terpenuhi. Jika terdapat perubahan rute atau titik serah, Pelni dapat melaporkan kepada BPH Migas untuk dilakukan evaluasi bersama,” jelasnya.
BPH Migas juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan kebutuhan BBM bulanan dengan Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha pelaksana penugasan, guna menjamin ketersediaan stok di terminal BBM khusus angkutan umum.
Wahyudi berharap kuota BBM subsidi yang diberikan kepada BUMN dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai volume.
“Prinsipnya, BBM subsidi harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory mendorong Pelni untuk menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang, termasuk peremajaan armada atau pembelian kapal baru, yang selanjutnya dapat diusulkan kepada kementerian terkait dan DPR.
Dalam kunjungan tersebut, BPH Migas juga meninjau langsung proses bunkering atau pengisian BBM subsidi ke KM Sangiang sebanyak 75 KL. Kapal tersebut memiliki kapasitas 500 penumpang dan daya angkut barang hingga 60 ton.
Wahyudi memastikan proses pengisian BBM dilakukan sesuai standar kualitas dan kuantitas melalui sistem terintegrasi, mulai dari terminal BBM hingga serah terima ke tangki kapal. Untuk menjaga mutu dan volume BBM, Pelni melibatkan pihak independen dalam pengawasan.
Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani menjelaskan bahwa keterlibatan pihak independen merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan BBM subsidi, yang dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional standar serta memperhatikan aspek keselamatan.
Berdasarkan data Pelni, jumlah penumpang sepanjang 2025 mencapai 5,5 juta orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 5,1 juta penumpang.
Pada 2026, jumlah penumpang diproyeksikan kembali meningkat hingga sekitar 5,7 juta orang.
(Septiono)
