Targetberita.co.id Sidoarjo – Jawa Timur, Perwakilan Daerah Daulah Indonesia Adil Salamah (DINAS) Kabupaten Sidoarjo melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kerja Sama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) antara Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo dengan PT Rafa Karya Indonesia.
Ketua PD DINAS Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Husein Ayatullah, mengatakan laporan tersebut telah disusun berdasarkan informasi, data, serta dokumen pendukung yang mereka miliki, termasuk hasil pengawasan internal dan konsultan pengawas proyek.
“Kami menduga telah terjadi pengkondisian sejak awal proyek, yang berujung pada markup nilai investasi dan kesepakatan bunga investasi yang tidak wajar,” ujar Husein, Kamis (15/1/2026).
Husein didampingi Faruk menunjukkan laporan ke Mabes Polri
“Hari ini kita laporkan lima orang diantaranya Ir H Yuddi Adiyana (Dirut PT Rafa Karya Indonesia ), Ir Dwi Hari Suryadi (Dirut Perumda Delta Tirta, Andjar Surjadiyanto, Ketua Dewas PDAM periode 2022-2024, Dr Fenny Apridawati SKM, Ketua Dewas PDAM periode 2024-2025, serta Bupati Sidoarjo Subandi Kuasa Pemilik Modal PDAM Delta Tirta atas dugaan Korupsi proyek JDU,” tambah Husein Ayatullah ketua Daulah Indonesia Adil Salamah (Dinas).
Lebih lanjut Husein menjelaskan bahwa hari Kamis (15/1/2026) penyidik Kortas Tipikor Bareskrim Polri mengklarifikasi Dewan Pengawas PDAM Delta Tirta yakni Fenny Apridawati dan Andjar terkait dugaan korupsi tersebut.
“Sebelumnya kami sudah menerima informasi bahwa dua tim monev internal PDAM Delta Tirta sudah diklarifikasi penyidik, ” paparnya.
Menurut Husein dari data yang ada, proyek Jaringan Distribusi Utama Desa Bangah – Kolonel Sugiono, Sumokali – Taman Pinang, dan interkoneksi DC antara Perumda dengan PT Rafa Karya Indonesia, terindikasi menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 16 miliar pada tahun 2024.
Menurut Husein, proyek yang mencakup pemasangan pipa JDU Dusun Bangah–Kolonel Soegiono, Sumokali–Taman Pinang, serta interkoneksi DC tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp. 41,3 miliar.
Namun, berdasarkan penghitungan Harga Standar Perusahaan (HSP) Perumda Delta Tirta Tahun 2023, nilai pekerjaan seharusnya hanya sekitar Rp 24,4 miliar.
“Dari selisih itu saja, kami menduga terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp. 16,9 miliar. Ironisnya, rekomendasi penghitungan ulang dari tim monitoring dan konsultan pengawas tidak pernah ditindaklanjuti dengan addendum,” kata dia.
Tak hanya itu, DINAS juga menyoroti kesepakatan bunga investasi sebesar 11,3 persen per tahun selama lima tahun yang dinilai jauh di atas tingkat kewajaran bunga perbankan.
” Jika dihitung, bunga investasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara tambahan hingga Rp. 23,3 miliar. Ini jelas tidak sejalan dengan rekomendasi BPKP yang menekankan prinsip kewajaran harga,” ujarnya.
Husein juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek di lapangan, mulai dari perubahan merek pipa tanpa persetujuan, hingga perubahan metode pemasangan dari boring manual menjadi open cut tanpa addendum kontrak.
” Perubahan merek pipa dari yang disepakati sebelumnya berpotensi menimbulkan selisih harga sekitar Rp. 2,4 miliar. Semua perubahan itu dilakukan tanpa persetujuan penanggung jawab proyek kerja sama,” ucapnya.
(Red)
