Targetberita.co.id Ternate – Maluku Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.
Hal ini diwujudkan melalui pendampingan terhadap pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan ini sekaligus mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah di seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Survei IHaI menjadi instrumen nasional penting dalam mengukur tingkat kerukunan umat beragama, harmoni sosial, serta kohesi antar kelompok masyarakat.
Kesbangpol Provinsi Maluku Utara hadir langsung mendampingi pelaksanaan survei guna memastikan proses berjalan objektif, partisipatif, dan mencerminkan realitas sosial yang ada.
Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Armin Zakaria, menegaskan bahwa data dari survei IHaI akan menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan pemerintah yang berpihak pada kehidupan sosial yang damai dan inklusif.
“Kami ingin memastikan bahwa survei ini menghasilkan data yang akurat untuk mendukung arah kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa,” ujar Armin kepada rri.co.id, Sabtu (19/7/2025).
Selain mendampingi survei, Kesbangpol Malut juga menginisiasi percepatan pembentukan Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah. Satgas ini akan berfungsi sebagai forum koordinatif lintas sektor yang bertugas merespons potensi gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat secara preventif dan terukur.
Salah satu daerah yang sudah lebih dulu bergerak adalah Kabupaten Halmahera Tengah, yang telah menyusun pembentukan Satgas dan mengajukannya kepada Bupati untuk ditandatangani.
Langkah ini mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan nasional dan keseriusan dalam menjaga kondusivitas daerah.
Dukungan Penuh Pemerintah Provinsi dan Peran Aktif Ormas
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, Takdir Ali Mahmud, turut menghadiri pertemuan rutin bersama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri di Kantor Kesbangpol Halmahera Tengah. Dalam arahannya, Takdir memberikan apresiasi atas langkah cepat Halmahera Tengah dalam merespons kebijakan strategis tersebut, Rabu (16/7/2025).
Ia juga menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung terciptanya suasana yang aman, damai, dan produktif.
“Kami mendorong agar ormas di Maluku Utara ikut mendukung program nasional ini dengan menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Stabilitas keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” kata Takdir.
Langkah-langkah ini kata lanjut Takdir, merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membangun ekosistem sosial yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi sosial menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan memperkuat ketahanan sosial di daerah.
(Red)
