Targetberita.co.id Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima kunjungan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (24/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah program nasional, salah satunya inisiatif pembangunan sekolah rakyat.
“Untuk sekolah rakyat, kami segera merapatkan dan memutuskan daerah-daerah yang bisa disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lahannya. Pembangunannya sepenuhnya akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika hal ini terwujud, maka ini menjadi bentuk kolaborasi yang sangat baik,” ujar Gubernur Pramono.
Ia juga menegaskan pentingnya integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pengambilan keputusan serta memastikan pembangunan yang tepat sasaran.
“Kami siap membuka seluruh data yang kami miliki. Seperti yang diketahui, Jakarta memiliki sejumlah program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah bagi difabel dan lansia. Banyak di antaranya sejalan dengan program pemerintah pusat. Jika bisa disinergikan, saya yakin hasilnya akan lebih tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan, pertemuan dengan Gubernur Pramono membahas tiga hal penting sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, integrasi data agar bantuan sosial tepat sasaran. Kedua, pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri. Ketiga, rencana pembangunan sekolah rakyat.
“Kami menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat penting. Pemerintah DKI menyiapkan lahannya, dan desain bangunan sudah disiapkan oleh tim Presiden. Insyaallah, jika lahan yang ditawarkan cocok, pembangunannya akan dibiayai menggunakan APBN sebagai bagian dari program strategis nasional Presiden,” kata Mensos Saifullah.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program gagasan Presiden yang sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memutus rantai kemiskinan.
Sekolah ini berbentuk asrama (boarding school) yang menggabungkan pendidikan formal (kurikulum nasional) dengan pendidikan karakter, meliputi kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.
Penerima manfaat program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin (desil 1 dan 2) yang berprestasi secara akademik dan bersedia tinggal di asrama. Proses penerimaan dilakukan melalui lima tahap seleksi. Pemprov DKI bertugas sebagai pengawas dan pelaksana verifikasi lapangan.
Saat ini, terdapat tiga Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Jakarta, yakni:
– SRMA 9 Jakarta Timur: 50 siswa SMA (2 rombongan belajar), 16 guru, dan 17 tenaga kependidikan.
– SRMP 6 Jakarta Timur: 70 siswa SMP (3 rombongan belajar), 12 guru, dan 3 tenaga kependidikan.
– SRMA 10 Jakarta Selatan: 100 siswa SMA (4 rombongan belajar), 17 guru, dan 3 tenaga kependidikan.
Pemprov DKI terus mendukung pengembangan Sekolah Rakyat melalui berbagai langkah, antara lain:
a. Dinas Sosial telah mengidentifikasi aset di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan, yang ditargetkan mampu menampung 600 siswa jenjang SD dan SMP.
b. Pemprov siap menindaklanjuti rencana penggunaan aset tersebut melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pinjam Pakai dengan Kementerian Sosial.
c. Memfasilitasi pemberian KJP Plus bagi peserta didik — sebanyak 139 dari total 220 siswa Sekolah Rakyat, dengan total bantuan Rp663.120.000 selama 12 bulan.
d. Melibatkan guru dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, seperti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan pelatihan.
e. Mengikutsertakan peserta didik dalam berbagai kegiatan bersama sekolah reguler, seperti lomba dan kegiatan siswa lainnya.
f. Memberikan pendampingan dari pengawas Suku Dinas dan Dinas Pendidikan.
g. Menugaskan sejumlah guru PNS sebagai kepala sekolah di Sekolah Rakyat. Para kepala sekolah menerima gaji pokok Rp4.436.000–Rp4.924.800 sesuai golongan, ditambah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Rp8.910.000–Rp10.830.000 dari Pemprov DKI, serta TKD tambahan dari Kementerian Sosial.
(Sonny H. Sayangbati)
