Targetberita.co.id Jakarta, Wacana TNI untuk memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan secara mandiri mendapat lampu hijau dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, Jumat (16/5/2025).
Dalam pernyataan resminya, Taruna menyatakan bahwa lembaga negara, termasuk militer, memiliki potensi untuk terlibat dalam industri farmasi nasional selama memenuhi standar pengawasan yang berlaku.
Dukungan ini akan ditindaklanjuti melalui pertemuan resmi antara BPOM dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang dijadwalkan berlangsung besok.
Taruna menegaskan, meskipun TNI akan memproduksi obat-obatan sendiri, pengawasan mutu dan distribusi tetap menjadi domain BPOM.
“Kami akan memastikan bahwa seluruh proses produksi hingga distribusi mengikuti standar keamanan dan mutu obat nasional,” ujar Taruna.
Ia pun mencontohkan peran aktif Kementerian BUMN dalam dunia farmasi melalui Bio Farma dan Kimia Farma sebagai preseden positif.
BPOM dan TNI Jalin Kerjasama Pengawasan Obat dan Makanan | Kabar SBI
Inisiatif TNI ini diungkapkan langsung oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat dengan Komisi I DPR RI.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pertahanan non militer yang berfokus pada ketahanan kesehatan nasional.
Laboratorium farmasi milik TNI di masing – masing matra telah direvitalisasi dan dikonsolidasikan menjadi satu entitas pabrik obat pertahanan negara.
Langkah strategis ini juga mencakup rencana distribusi obat ke wilayah-wilayah pedesaan yang selama ini sulit terjangkau.
Obat – obatan tersebut akan disalurkan melalui koperasi desa dan apotek, memastikan ketersediaan obat yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat desa.
“Kami ingin memastikan rakyat desa juga mendapatkan akses obat yang layak,” kata Sjafrie.
Program ini menandai babak baru kolaborasi lintas sektor antara militer dan sektor kesehatan sipil.
Dalam konteks geopolitik dan tantangan global pasca pandemi, ketahanan kesehatan menjadi bagian penting dari sistem pertahanan nasional. Inisiatif ini pun memicu diskursus publik mengenai keterlibatan militer dalam urusan sipil seperti farmasi.
Namun, sejumlah pihak mengingatkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan.
Produksi obat oleh institusi militer tidak boleh lepas dari sistem regulasi sipil agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
BPOM menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan menyeluruh.
Secara ekonomi, proyek ini berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor obat-obatan dan bahan baku farmasi.
Jika dikelola dengan baik, pabrik obat TNI dapat menjadi pilar baru industri kesehatan nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi teknologi dalam bidang farmasi.
Namun, pertanyaan tetap muncul: apakah militer memiliki infrastruktur dan SDM yang memadai untuk menjalankan industri yang sangat diatur dan sensitif ini? Banyak pengamat menilai perlu adanya kerja sama erat dengan institusi farmasi sipil dan akademisi untuk menjamin keberhasilan program ini.
Rencana besar ini menjadi ujian bagi integrasi antara sektor militer dan kesehatan publik di Indonesia.
Jika berhasil, TNI bisa menjadi pelopor dalam memperluas fungsi pertahanan ke ranah kemanusiaan dan menciptakan sistem farmasi yang lebih inklusif dan tangguh di tengah tantangan global yang kian kompleks.
(Agus)
