Targetberita.co.id Pontianak – Kalimantan Barat, Sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi penolakan terhadap program transmigrasi di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat (Kalbar), yang dicanangkan oleh Kementerian Transmigrasi. Aksi ini dilakukan di dua lokasi, yaitu Gedung DPRD Kalbar dan Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, Senin (21/7/2025).
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menerima langsung massa aksi di Kantor Gubernur Kalbar. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan pemerintah provinsi menolak program transmigrasi.
Menurutnya, saat ini masih banyak rakyat Kalbar yang belum sejahtera. Hal inilah yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.
“Kita intinya menolak berpindah penduduk dari luar Kalimantan Barat. Masih banyak rakyat kita yang miskin, yang tidak punya lahan, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap. Nah, itu yang harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, di Gedung DPRD Kalbar, demonstran juga ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, Aloysius.
Ia menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menyurati Kementerian Transmigrasi dan DPR RI, sesuai tuntutan masyarakat yang menolak program ini.
“Apa yang disampaikan oleh mereka [massa] segera kita teruskan ke Kementerian Transmigrasi dan DPR RI. Tadikan ada beberapa tuntutan. Dan akan kita kawal,” ujarnya.
Koordinator Lapangan aksi, Endro menyebut, penolakan ini merupakan bentuk perjuangan masyarakat adat dan lokal yang merasa hak mereka terancam dengan masuknya program transmigrasi.
Mereka meminta pemerintah pusat membatalkan program tersebut agar sumber daya dan kesejahteraan di Kalbar diutamakan untuk masyarakat setempat terlebih dahulu.
“Hapus pasal-pasal yang tidak memihak dan merugikan masyarakat lokal kami minta dihapus. Dan tambahkan pasal yang bisa memihak dan memberdayakan kita [masyarakat lokal],” kata Endro dalam orasinya.
Aksi penolakan ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Demonstran juga berencana akan terus mengawal tuntutan hingga program transmigrasi resmi dibatalkan.
(Red)
