Targetberita.co.id Jakarta, Memasuki tiga bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan ekonomi strategis telah diterapkan untuk menguatkan pondasi pembangunan nasional.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sejumlah langkah inovatif, dari penghapusan piutang hingga efisiensi belanja negara, mendominasi agenda pemerintahan.
Pada awal November 2024, salah satu kebijakan besar yang mencuri perhatian adalah penghapusan tagihan piutang macet 67.000 UMKM dengan total nilai mencapai Rp.2,4 triliun.
Langkah ini dinilai mampu memberikan napas segar bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Kemudian kebijakan di penghujung 2024 terkait penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang hanya dikenakan pada barang mewah.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, kebijakan ini disertai berbagai insentif fiskal yang dinilai efektif menopang ekonomi rakyat.
Pada hari ke-95 menjabat, Prabowo memerintahkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah dengan total penghematan Rp.306 triliun.
Dana ini dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot perhatian publik.
Menurut Teuku Riefky, ekonom dari LPEM Universitas Indonesia, kebijakan ekonomi Prabowo fokus pada kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Riefky menilai pemangkasan anggaran K/L dan daerah merupakan konsekuensi dari pelebaran kabinet yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo.
“Konsekuensi fiskal tentu cukup besar, tetapi ini terkait langkah strategis pemerintahan, termasuk pelebaran kabinet dengan tiga wakil menteri di Kementerian Keuangan,” ujar Riefky, seperti dikutip Bisnis, Selasa (28/1/2025).
Riefky memperkirakan bahwa pelebaran kabinet membutuhkan dana tambahan antara Rp.39,55 triliun hingga Rp.158,21 triliun, meliputi gaji dan tunjangan PNS serta belanja operasional.
Meski demikian, kebijakan ini diimbangi dengan program-program prioritas dalam APBN 2025, yang telah dialokasikan anggaran sebesar Rp121 triliun untuk tujuh program unggulan, termasuk:
Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp.71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Rp.3,2 triliun, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah: Rp.1,8 triliun.
Penuntasan TBC: Rp.8 triliun.
Renovasi Sekolah: Rp.20 triliun.
Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp.2 triliun, Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp.15 triliun.
Namun, alokasi tersebut dinilai belum mencukupi, sehingga pemerintah memutuskan untuk menarik tambahan anggaran dari efisiensi belanja K/L dan daerah.
Berikut Sejumlah Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran:
Hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total piutang Rp.2,4 triliun, Penerapan PPN 12% hanya untuk barang mewah, Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan 11/12 x 12%.
Insentif fiskal hampir Rp.40 triliun seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN
Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.
Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 6,5%. Program MBG senilai Rp71 triliun.
Pangkas belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp306 triliun. Tidak impor beras, jagung, garam, dan gula.
(Agus)
