Targetberita.co.id Jakarta, Beban bunga utang kembali menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2026, pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp. 599,44 triliun, naik 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 552,1 triliun.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman menegaskan lonjakan bunga utang ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Sejumlah faktor struktural terus mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Faktor pertama berasal dari kenaikan suku bunga global pascapengetatan moneter di negara-negara maju. Kondisi ini membuat pembiayaan ulang utang pemerintah, khususnya Surat Berharga Negara (SBN), semakin mahal.
“Biaya refinancing meningkat signifikan karena suku bunga global naik, sementara sebagian besar pembiayaan kita berbasis pasar,” ujar Rizal di Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Faktor kedua berasal dari akumulasi utang yang melonjak tajam pada masa pandemi 2020–2021, ketika defisit APBN melebar hingga di atas 6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Akibatnya, banyak utang kini memasuki masa jatuh tempo dengan tingkat bunga lebih tinggi.
Rizal menjelaskan ketergantungan APBN pada pembiayaan pasar membuat fiskal semakin sensitif terhadap volatilitas keuangan global dan persepsi risiko investor.
Meski rasio utang terhadap PDB Indonesia masih berada di kisaran 39 hingga 40 persen dan relatif moderat dibandingkan negara berkembang lain, risiko fiskal tetap membayangi.
“Risiko fiskal tidak hanya ditentukan oleh rasio utang, tetapi oleh biaya utang atau beban bunga,” tegasnya.
Tingginya pembayaran bunga utang, lanjut Rizal, menggerus ruang belanja pemerintah. Setiap kenaikan bunga berarti semakin sedikit anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan dan perlindungan sosial.
“Dalam jangka menengah, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas fiskal atau mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.
(Daniel Turangan)
