Targetberita.co.id Jakarta, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Dalam proses penyidikan, mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Kejagung.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi pemeriksaan terhadap Aswad Sulaiman. “Sudah, sudah pernah (diperiksa),” ujar Syarief kepada wartawan di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Syarief tidak merinci kapan tepatnya pemeriksaan tersebut dilakukan, namun ia menyebutkan bahwa pemeriksaan berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara.
“Di Jakarta. Eh, di Kendari,” imbuhnya, mengoreksi lokasi pemeriksaan.
Proses Pencocokan Data dan Perhitungan Kerugian Negara
Saat ini, Kejagung masih berupaya mencocokkan data yang diperoleh dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait kasus ini.
Selain itu, lembaga penegak hukum ini juga masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang akan disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ya, itu masih kita pelajari (dokumen dari Kemenhut) dan sekarang sedang proses juga bersamaan dengan perhitungan kerugian negara di BPKP,” jelas Syarief.
Tambang Konawe Utara
Kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di Konawe Utara ini awalnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2017. Namun, penyelidikan oleh KPK dihentikan pada Desember 2024.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pada akhir Desember 2025, Kejagung menyatakan telah memulai penyidikan terkait dugaan permasalahan izin pertambangan di Konawe Utara. Penyidikan ini dilaporkan telah berjalan sejak Agustus 2025.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna pada Rabu (31/12/2025) menjelaskan, “Seingat saya, Kejaksaan Agung, tim Gedung Bundar sudah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan permasalahan pertambangan (di Konawe Utara). Penyidikannya kalau nggak salah sekitar bulan Agustus atau September 2025.”
(Daniel Turangan)
