Targetberita.co.id Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah terus menjaga lahan sawah dilindungi (LSD) guna memantapkan Jawa Tengah sebagai penopang dan lumbung pangan nasional.
Permintaan tersebut disampaikan saat menghadiri acara pelepasan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri, di Hotel Gumaya, Sabtu (28/2/2026) malam.
“Kolaborasi yang sudah lama terjalin ini harus ditetapkan dan ditingkatkan, terlepas ada atau tidaknya pergantian pimpinan BPN Jawa Tengah,” kata Luthfi dalam sambutannya.
Menurutnya, ATR/BPN memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah di seluruh kabupaten/kota hingga desa.
Karena itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk menyelesaikan persoalan pertanahan, termasuk perlindungan LSD.
Selama satu tahun Lampri menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, sejumlah persoalan pertanahan di berbagai daerah berhasil diselesaikan.
Salah satunya terkait lahan sawah dilindungi yang menjadi elemen penting dalam memantapkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Selain sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membangun kolaborasi dengan ATR/BPN dalam mendukung investasi.
Kepastian hukum hak atas tanah bagi investor dinilai krusial untuk mendorong realisasi investasi di Jawa Tengah, tanpa mengorbankan lahan sawah yang dilindungi.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui nota kesepakatan Sinergitas Penyelenggaraan Urusan Agraria, Pertanahan, dan Penataan Ruang, serta Perjanjian Kerja Sama Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Realisasi sertifikasi LP2B pada 2025 di Jawa Tengah mencapai sekitar 240 bidang, masing-masing 80 bidang di Blora, Wonosobo, dan Cilacap.
Secara kumulatif selama periode 2023–2025, sertifikasi LP2B telah mencapai 5.331 bidang di 22 kabupaten.
Sementara untuk tertib administrasi pertanahan, capaian pada 2024–2025 tercatat sebanyak 160 bidang.
Selain itu, terdapat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, antara lain penetapan lokasi bufferzone PT KPI RU IV Cilacap, pembangunan Bendungan Bodri, serta penetapan lahan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1.
Adapun capaian Gugus Tugas Reforma Agraria selama 2025 meliputi redistribusi 1.050 bidang tanah, terdiri atas 616 bidang di Cilacap dan 444 bidang di Brebes.
Selain itu, penataan akses reforma agraria (ARA) telah menjangkau sekitar 3.700 kepala keluarga.
Sementara itu, Lampri menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov Jawa Tengah serta Forkopimda sangat membantu pelaksanaan program ATR/BPN.
Dalam satu tahun terakhir, ATR/BPN Jawa Tengah berhasil menyelesaikan lebih dari 2.000 peningkatan kualitas data bidang tanah kelas 4, 5, dan 6 atau dikenal sebagai KW 456.
KW 456 merupakan sertifikat tanah yang terbit pada periode 1961–1967, saat sertifikat belum dilengkapi peta kadaster.
Kondisi tersebut membuat tanah dengan sertifikat KW 456 rawan diserobot mafia tanah.
“Saya senang atas capaian untuk menekan KW 456 ini, karena merupakan potensi masalah dan persoalan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Lampri meninggalkan jabatan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah untuk mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu, posisi yang ditinggalkan diisi oleh Kartono Agustiyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah.
(Red)
