Targetberita.co.id Jakarta, Gelombang keresahan dari beranda utara Indonesia segera tumpah ke pusat ibu kota. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) Jabodetabek tengah mematangkan barisan untuk menggelar aksi massa di depan Istana Negara.
Mengusung tajuk “Gerakan Borneo Gugat Istana” (Gebrakan), aksi ini membawa jargon sarkas: “Asta Cita Tanpa Fakta, Kaltara Diabai Negara”. Gerakan ini menjadi sinyal merah bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Kaltara dinilai masih sebatas retorika.
Ketua IMKU Jabodetabek, Bima Sadiropa Sijabat, mengungkapkan bahwa konsolidasi massa ini merupakan respons atas realitas pahit yang dihadapi warga Kaltara.
Terdapat tiga rapor merah yang akan mereka sodorkan ke meja kekuasaan.
“Kami membawa tiga poin fundamental: ketimpangan akut di wilayah perbatasan, urgensi Daerah Otonomi Baru (DOB), dan evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) yang carut-marut,” tegas Bima dalam keterangan persnya, Kamis (9/4/2026).
Senada, Juru Bicara Koalisi, Kristianto Triwibowo, membedah satu per satu masalah tersebut. Kondisi perbatasan, menurutnya, masih jauh dari kata sejahtera.
Infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di sana dianggap masih “anak tiri”.
“Faktanya miris, 90 persen urusan perut warga perbatasan masih bergantung pada pasokan dari Malaysia. Kami ingin Presiden tahu bahwa Krayan dan sekitarnya masih berjuang sendiri di beranda negara,” tutur Kristianto.
Selain isu perbatasan, para mahasiswa mendesak pemerintah pusat segera membuka gembok moratorium daerah otonomi baru (DOB) untuk wilayah strategis seperti Tanjung Selor, Sebatik, hingga Krayan.
Tujuannya jelas, memangkas jarak birokrasi bagi masyarakat di pedalaman yang selama ini sulit mengakses layanan publik.
Tak hanya itu, kehadiran PSN di Tanah Kuning pun tak luput dari kritik tajam mereka. Alih-alih menjadi mesin kesejahteraan, mega proyek tersebut dinilai meninggalkan lubang masalah bagi warga lokal.
“Masalah sengketa lahan belum tuntas, ekosistem laut nelayan terganggu, hingga ironi penyerapan tenaga kerja. Rekrutmen justru marak dilakukan di luar Kaltara, sementara putra daerah hanya jadi penonton,” imbuhnya.
Bima menekankan, gerakan ini murni berangkat dari idealisme dan tanggung jawab moral sebagai mahasiswa Kaltara yang sedang menempuh studi di tanah rantau.
Saat ini, massa dari berbagai kampus di Jakarta dan Pulau Jawa terus melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi secara bertahap atau berjilid-jilid.
“Kami adalah penyambung lidah masyarakat perbatasan. Palu kebijakan ada di tangan pusat, maka suara ini harus diteriakkan langsung di depan Istana,” kata Bima.
Mahasiswa berharap, aksi ini memicu langkah nyata dari Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar janji manis politik.
“Kami memohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Kaltara agar misi ini membuahkan hasil konkret bagi daerah,” ujarnya.
(Agus)
