logo tb
BeritaJakartaMetropolitanNasionalNewsTerkini

‎Dukung Prabowo Fokuskan MBG untuk Warga Miskin, APKLI-P Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di Badan Gizi Nasional

92
×

‎Dukung Prabowo Fokuskan MBG untuk Warga Miskin, APKLI-P Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di Badan Gizi Nasional

Sebarkan artikel ini

Targetberita.co.id Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memfokuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu.

‎Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata untuk mengembalikan marwah program unggulan tersebut.

‎”Ini adalah kebijakan genuin untuk memastikan tujuan besar MBG tercapai, yakni mengatasi stunting, mencetak generasi emas, serta mendongkrak ekonomi rakyat kecil melalui tambahan 0,5% pertumbuhan nasional,” ujar Ali Mahsun dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/04/2026).

‎Ali juga mengapresiasi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang.

‎Sidak tersebut mengungkap adanya dapur MBG yang tidak layak operasi, bahkan diduga kuat melibatkan praktik gratifikasi atau “nyogok” dalam penentuannya.

‎”Kami mendesak agar dapur-dapur MBG yang terbukti hasil menyogok dan tidak memenuhi standar kesehatan segera ditutup permanen. Jangan biarkan keselamatan anak bangsa dikorbankan demi keuntungan pribadi,” tegas sosok yang juga menjabat Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1985-1998 ini.

‎Selain persoalan dapur, Ali Mahsun juga menyoroti berbagai kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN RI.

‎Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan dan aroma korupsi dalam beberapa proyek pengadaan, di antaranya:

‎Pengadaan 21.081 unit motor listrik dengan harga satuan Rp 42 juta.
‎31 paket Event Organizer (EO) senilai Rp 113,9 miliar.

‎Pengadaan alat makan di 315 SPPG senilai Rp 215 miliar.

‎Hingga hal-hal kecil seperti pengadaan kaos kaki senilai Rp 100 ribu per pasang.

‎”Anggaran MBG bersumber dari APBN. Sesuai prinsip Presiden Prabowo, satu rupiah pun uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada ‘penggarongan’ uang negara dengan dalih program kesejahteraan,” lanjut Dewan Pembina PP IPNU 2012-2015 tersebut.

‎Ali Mahsun memperingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan korupsi di BGN akan berdampak buruk pada tiga hal:

‎Mencoreng citra dan marwah kepemimpinan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.

‎Mengancam kegagalan program strategis MBG yang sangat dibutuhkan masyarakat.

‎Menjadikan program mulia ini hanya sebagai ajang “bancaan” atau korupsi berjamaah.

‎”Demi menyelamatkan masa depan anak-anak kita, sekali lagi saya mendesak KPK segera memeriksa Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.

‎(Daniel Turangan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *