Targetberita.co.id Jakarta, Pembentukan Tim Preventive Strike oleh Polda Metro Jaya harus tetap berjalan di koridor hukum dan tidak bergeser menjadi praktik represif yang menggerus hak-hak warga negara, Senin (3/8/2026).
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyatakan bahwa langkah Polda Metro Jaya sebenarnya sejalan dengan strategi preemptive policing (pemolisian pencegahan).
Pendekatan modern ini berorientasi pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Namun, pelaksanaannya wajib mematuhi prinsip-prinsip negara hukum.
”Kepolisian memang dituntut tidak hanya responsif setelah kejahatan terjadi. Polisi harus mampu membangun sistem deteksi dini berbasis intelijen dan kemitraan masyarakat. Namun, istilah preventive strike jangan sampai disalahartikan sebagai kewenangan koersif tanpa dasar hukum,” ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8/2026).
SETARA Institute menggarisbawahi empat poin krusial yang harus dipatuhi oleh Polda Metro Jaya:
• Patuhi Prinsip Hukum: Setiap tindakan Tim Preventive Strike harus tunduk pada asas legalitas, nesesitas (kebutuhan), proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan HAM.
• Tolak Praktik Represif: Tim ini dilarang keras melakukan penangkapan sewenang-wenang, profiling kelompok tertentu, atau membatasi kebebasan sipil tanpa bukti permulaan yang cukup.
• SOP dan Pengawasan Jelas: Kinerja tim tidak boleh hanya diukur dari kuantitas penindakan, melainkan dari keberhasilan mencegah konflik tanpa melanggar hak konstitusional warga.
• Transparansi Mandat: Polda Metro Jaya wajib membuka ruang lingkup dan tata cara kerja satuan ini demi membangun kembali kepercayaan publik yang sempat tergerus dalam penanganan unjuk rasa terdahulu.
Hendardi juga menambahkan, capaian positif kepolisian dalam mengungkap kasus Febrie Adriansyah pada tahap awal harus menjadi momentum.
Prestasi tersebut perlu ditingkatkan demi memperkuat supremasi sipil dan kepercayaan masyarakat.
”Pendekatan keamanan demokratis yang menghormati HAM jauh lebih efektif daripada tindakan koersif semata. Preventive strike hanya akan mendapat legitimasi publik jika bekerja secara profesional, terukur, dan akuntabel,” tutup Hendardi.
(Daniel Turangan)
