Targetberita.co.id Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penarikan dana investor asing melalui skema Patriot Merah Putih Bond.
Skema ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Sektor Keuangan.
Sekretaris Jenderal DPP GPM, Putra Naibaho, menilai kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap asal-usul dana tersebut berpotensi menjadi celah baru bagi praktik pencucian uang.
”Kebijakan ini perlu dicermati secara serius. Skema yang melindungi asal-usul dana sangat berpotensi menjadi lumbung pencucian uang, termasuk uang hasil tindak pidana korupsi,” ujar Putra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026).
Menurut Putra, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada perolehan dana instan dalam waktu singkat.
Pemerintah dinilai lebih perlu membangun strategi ekonomi yang mampu menarik investasi secara berkelanjutan.
Langkah jangka pendek ini dianggap kurang efektif dibanding membangun kepercayaan (trust) investor global terhadap Indonesia.
”Jika ingin investasi masuk, pemerintah harus membangun kepercayaan dunia usaha melalui tata kelola pemerintahan yang sehat, penggunaan APBN yang produktif, perlindungan hukum yang jelas, serta regulasi yang menjamin kepastian bagi pengusaha,” lanjutnya.
Putra juga menyoroti fenomena hengkangnya sejumlah investor dari Indonesia ke Vietnam dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, hal itu terjadi karena Vietnam memberikan kepastian hukum yang lebih jelas.
”Faktor utama adalah kepastian hukum agar investor merasa aman. Di Indonesia saat ini, regulasi sering berubah-ubah dan tidak ada kepastian, terutama setiap kali ada pergantian rezim,” tegas Putra.
Selain masalah investasi asing, GPM mendorong pemerintah untuk kembali memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Kebijakan yang berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
”Secara mikro, pemerintah harus kembali pada ekonomi berbasis rakyat. Hadirkan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, perluas kesempatan berusaha, jaga perputaran ekonomi masyarakat tetap stabil, serta pertahankan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
(Daniel Turangan)
