Targetberita.co.id Bogor – Jawa Barat, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI resmi memulai pembangunan Gedung Kantor Baru BSDK melalui prosesi ground breaking yang digelar di kawasan BSDK Megamendung, Kabupaten Bogor, Senin (25/5)
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BSDK Mahkamah Agung RI, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H., dan dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Hakim Yustisial, Widyaiswara Ahli Utama, pejabat administrator dan pengawas, hingga unsur konsultan dan penyedia jasa konstruksi.
Suasana acara berlangsung hangat dan penuh optimisme. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan doa, laporan Sekretaris BSDK, sambutan Kepala BSDK, hingga prosesi simbolis ground breaking dan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas dimulainya pembangunan gedung baru tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala BSDK menyampaikan bahwa pembangunan gedung ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari upaya menghadirkan lingkungan kerja yang lebih terintegrasi, nyaman, dan representatif bagi seluruh unit kerja di lingkungan BSDK.
Ia mengungkapkan keinginannya agar seluruh unit, termasuk Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak) yang selama ini berada di Jakarta, dapat kembali bergabung dan berkantor bersama di kawasan Megamendung.
Menurutnya, keberadaan gedung baru nantinya akan memperkuat koordinasi sekaligus menciptakan ruang kerja yang lebih efektif dan produktif.
“Gedung ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi untuk jangka panjang. Kita ingin menciptakan ruang kerja yang benar-benar nyaman dan membanggakan,” ujar Kepala BSDK dalam sambutannya.
Pembangunan Gedung BSDK Tahun Anggaran 2026 ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 34.006.902.273 dengan target penyelesaian selama delapan bulan sesuai kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
Prosesi ground breaking ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Kepala BSDK bersama jajaran pimpinan dan tamu undangan.
Momen tersebut menjadi simbol dimulainya pembangunan gedung baru yang diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.
(Agus / Yohana)
