Targetberita.co.id Arga Makmur – Bengkulu Utara – Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengumumkan langkah strategis efisiensi anggaran sebesar Rp. 119 miliar untuk Tahun Anggaran 2026, Selasa (24/2/2026).
Kebijakan ini diambil menyusul adanya pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan ini diambil menyusul adanya pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala BKAD Bengkulu Utara, Carles Jonson, menyatakan bahwa efisiensi ini merupakan langkah antisipatif agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.
Fokus utama penyesuaian ini menyasar pada sektor belanja pegawai yang saat ini telah mencapai porsi 40% dari total anggaran daerah.
”Kami harus bergerak cepat melakukan rasionalisasi. Dengan adanya pengurangan TKD sebesar Rp. 119 miliar, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih selektif dalam menyusun skala prioritas, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur,” ujar Carles Jonson dalam keterangannya di Arga Makmur.
Nasib PPPK Paruh Waktu dan Belanja Pegawai
Salah satu poin krusial dalam penyesuaian anggaran ini adalah pengaturan honorarium bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu.
Pemkab Bengkulu Utara menetapkan honor minimal bagi P3K Paruh Waktu sebesar Rp. 300.000 per bulan untuk tahun 2026.
Keputusan ini diambil sebagai jalan tengah untuk tetap mengakomodasi tenaga non-ASN ke dalam sistem PPPK sesuai amanat regulasi, namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang sedang terkontraksi.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa hak-hak dasar lainnya tetap diupayakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN.
Prioritas Pembangunan Tetap Terjaga
Meskipun dibayangi tantangan efisiensi, Pemkab Bengkulu Utara menegaskan bahwa program pembangunan prioritas tidak akan terhenti.
Pemerintah akan menerapkan sistem prioritas berlapis untuk memastikan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap mendapatkan alokasi yang memadai.
”Efisiensi bukan berarti pemberhentian pembangunan. Kami melakukan refocusing agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” tambah Carles.
Masyarakat dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat memaklumi kondisi fiskal ini dan mendukung langkah penghematan energi serta operasional kantor guna menekan belanja rutin yang tidak mendesak.
(Johan SP)
Fokus utama penyesuaian ini menyasar pada sektor belanja pegawai yang saat ini telah mencapai porsi 40% dari total anggaran daerah.
”Kami harus bergerak cepat melakukan rasionalisasi. Dengan adanya pengurangan TKD sebesar Rp. 119 miliar, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih selektif dalam menyusun skala prioritas, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur,” ujar Carles Jonson dalam keterangannya di Arga Makmur.
Nasib PPPK Paruh Waktu dan Belanja Pegawai
Salah satu poin krusial dalam penyesuaian anggaran ini adalah pengaturan honorarium bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu.
Pemkab Bengkulu Utara menetapkan honor minimal bagi P3K Paruh Waktu sebesar Rp. 300.000 per bulan untuk tahun 2026.
Keputusan ini diambil sebagai jalan tengah untuk tetap mengakomodasi tenaga non-ASN ke dalam sistem PPPK sesuai amanat regulasi, namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang sedang terkontraksi.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa hak-hak dasar lainnya tetap diupayakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN.
Prioritas Pembangunan Tetap Terjaga
Meskipun dibayangi tantangan efisiensi, Pemkab Bengkulu Utara menegaskan bahwa program pembangunan prioritas tidak akan terhenti.
Pemerintah akan menerapkan sistem prioritas berlapis untuk memastikan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap mendapatkan alokasi yang memadai.
”Efisiensi bukan berarti pemberhentian pembangunan. Kami melakukan refocusing agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” tambah Carles.
Masyarakat dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat memaklumi kondisi fiskal ini dan mendukung langkah penghematan energi serta operasional kantor guna menekan belanja rutin yang tidak mendesak.
(Johan SP)
