Targetberita.co.id Jakarta, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hak-hak normatif buruh serta penguatan kolaborasi antara gerakan buruh, pemerintah, dan aparat negara dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan nasional.
Hal tersebut disampaikan Ilhamsyah dalam sambutan pembukaan Kongres III KPBI yang digelar di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, perwakilan pemerintah, serta unsur kepolisian dan legislatif.
Dalam pidatonya, Ilhamsyah menyoroti bahwa sebagian besar konflik perburuhan di Indonesia berakar dari pelanggaran norma ketenagakerjaan di lapangan.
Ia menyebut, apabila aturan normatif ketenagakerjaan dapat dijalankan secara konsisten, maka potensi konflik dapat ditekan secara signifikan.
“Sekitar 90 persen konflik perburuhan berangkat dari pelanggaran norma normatif. Karena itu pengawasan harus diperkuat agar aturan benar-benar dijalankan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia juga menyinggung dinamika kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk implementasi regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurutnya, berbagai putusan hukum dan kebijakan pemerintah menunjukkan adanya proses penyesuaian regulasi yang terus berlangsung.
Selain itu, Ilhamsyah menyoroti perkembangan kebijakan upah minimum yang menurutnya mengalami perbaikan pada periode terbaru.
Ia menyebut adanya kenaikan upah yang lebih merata sebagai langkah positif bagi kesejahteraan pekerja.
Dalam konteks hubungan industrial, ia menegaskan bahwa gerakan buruh tidak memposisikan aparat negara sebagai lawan, melainkan sebagai mitra dalam menjaga stabilitas sosial dan keadilan ketenagakerjaan.
“Negara bukan musuh kita. Kolaborasi yang terbuka harus dimanfaatkan agar aspirasi buruh lebih terakomodir dan kebijakan menjadi lebih baik,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi kehadiran sejumlah pejabat negara, termasuk perwakilan parlemen seperti Sufmi Dasco Ahmad, unsur pemerintah, serta perwakilan kepolisian yang disebut sebagai bentuk keterbukaan dialog antara negara dan serikat pekerja.
Ilhamsyah menambahkan bahwa sejumlah agenda perjuangan buruh seperti penguatan regulasi perlindungan pekerja rumah tangga, jaminan ketenagakerjaan, hingga penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK) diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Kongres III KPBI ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat arah perjuangan buruh Indonesia ke depan dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik.
Acara pembukaan kongres secara simbolis ditutup dengan pernyataan pembukaan resmi oleh pimpinan sidang, menandai dimulainya rangkaian agenda organisasi buruh tersebut.
(Agus)
