Targetberita.co.id Jakarta, Menjelang satu abad usia pengabdiannya, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menegaskan komitmen untuk melakukan reformasi tatanan hukum organisasi.
Langkah ini diawali dengan menggelar “Sarasehan Konstitusi Menuju Satu Abad HMI” di Sekretariat PB HMI, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Forum yang diprakarsai oleh Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) PB HMI ini diposisikan sebagai pilar epistemologis sekaligus langkah awal menyongsong Lokakarya Konstitusi HMI menuju Kongres XXXIII yang akan digelar di Bandar Lampung.
Sebagai ruang dialektis lintas generasi, diskusi ini menghadirkan tiga pemantik utama: Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan, Ketua Umum PB HMI Periode 2008-2010 Arief Mustafa, serta Ketua Bidang PAO PB HMI Sukrin Muhtar sebagai motor penggerak agenda.
Dekonstruksi Pragmatisme Kongres
Ketua Bidang PAO PB HMI, Sukrin Muhtar, menekankan bahwa Kongres XXXIII mendatang tidak boleh terjebak dalam riuhnya politik praktis internal.
Menurutnya, jalan menuju Bandar Lampung harus dibangun di atas konsolidasi gagasan, bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan.
“Kongres bukan semata-mata panggung kontestasi kepemimpinan, melainkan majelis tertinggi untuk melakukan evaluasi ideologi dan penataan tata kelola organisasi,” tegas Sukrin.
Ia berharap Lokakarya Konstitusi HMI 2026 dapat menjadi jembatan agar dinamika di kongres nanti berjalan substantif, rasional, dan terhindar dari kebuntuan prosedural yang kerap menguras energi pergerakan.
Menjadikan Konstitusi sebagai Living Constitution
Isu mendasar yang mengemuka dalam sarasehan ini adalah urgensi menyelaraskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Pedoman Pokok HMI dengan gerak zaman.
Pembaruan ini mencakup tata kelola digital, transformasi sosial, hingga efisiensi birokrasi organisasi.
Sukrin menyebut konstitusi HMI harus bersifat living constitution, sebuah aturan hukum yang terus bernapas mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya.
“Konstitusi HMI harus tetap relevan. Ia tidak boleh menjadi dogma kaku yang justru melumpuhkan gerak kader, tetapi juga tidak boleh kehilangan jangkar independensi dan nilai-nilai keislaman – keindonesiaannya,” imbuhnya.
Penyelarasan ini dinilai penting agar organisasi tidak mengalami gagap regulasi di tengah arus perubahan dunia yang masif.
Dialektika Lintas Generasi
Kehadiran fungsionaris dari berbagai era menegaskan bahwa pembenahan aturan main organisasi adalah tanggung jawab kolektif antar-generasi.
Mantan Ketua Umum PB HMI Periode 2008-2010, Arief Mustafa, mengingatkan bahwa dalam sejarah pergerakan, konstitusi selalu menjadi benteng independensi sekaligus pemersatu kader di tengah dinamika politik nasional.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PB HMI saat ini, Bagas Kurniawan, menggarisbawahi bahwa pembaruan aturan main merupakan prasyarat mutlak agar struktur HMI tetap relevan menjawab tantangan modern.
Sarasehan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi seluruh fungsionaris Badan Koordinasi (Badko) dan Cabang se-Indonesia untuk merumuskan rekomendasi hukum secara konstruktif, sebelum nantinya disahkan pada puncaknya di Kongres XXXIII Bandar Lampung.
(Daniel Turangan)
