Targetberita.co.id Jakarta Barat, Pemerintah terus memperkuat komitmen meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Pada tahun 2026, Jakarta Barat mendapatkan alokasi sebanyak 1.000 unit rumah untuk diperbaiki secara total.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, saat menghadiri peresmian dan peninjauan program bedah rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat.
Dalam sambutannya, Tito mengakui adanya kedekatan emosional dengan wilayah Jakarta Barat karena pernah bertugas di Ibu Kota saat masih aktif berdinas di Kepolisian.
Ia menilai persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi salah satu tantangan besar yang harus segera dituntaskan di DKI Jakarta.
Berdasarkan data pemerintah, saat ini masih terdapat ratusan ribu rumah yang membutuhkan perbaikan, di mana Jakarta Barat menjadi salah satu wilayah dengan jumlah RTLH tertinggi.
”Tambora merupakan salah satu kawasan yang masih memiliki banyak rumah tidak layak huni. Bahkan, masih ada warga yang belum memiliki rumah sendiri. Karena itu, program bedah rumah ini menjadi sangat krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, program perbaikan rumah dari berbagai pihak seperti Baznas dan instansi terkait masih sangat terbatas dan hanya mampu menjangkau ratusan unit per tahun.
Namun, pada tahun 2026 ini, pemerintah meningkatkan cakupan program secara signifikan.
”Seribu rumah itu jumlah yang besar. Ini merupakan kebijakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian besar terhadap masyarakat kecil, agar mereka dapat menempati hunian yang lebih layak, sehat, dan manusiawi,” tambahnya.
Selain program BSPS, Tito juga memaparkan sejumlah kebijakan strategis pemerintah untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian.
Salah satunya adalah pembebasan berbagai biaya administrasi perumahan guna mengurangi beban finansial masyarakat dalam mengakses kepemilikan rumah.
KUR Dorong Motor Ekonomi KerakyatanPada kesempatan yang sama, Mendagri turut mengapresiasi pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai sukses menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data dari Bank BRI, penyaluran KUR dalam kegiatan tersebut telah mencapai Rp. 340 miliar dengan kualitas aset yang sangat sehat, di mana tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tercatat di bawah 2 persen.
”Jangan pernah meremehkan pelaku UMKM. Mereka terbukti mampu mengelola usaha dengan baik dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit secara disiplin. Program ini memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru,” tegas Tito.
Sebagai bukti nyata keberhasilan program, Tito berdialog langsung dengan Agus Asmat, warga Kebon Jeruk yang memperoleh fasilitas KUR sebesar Rp. 100 juta.
Dana tersebut digunakan Agus untuk mengembangkan usaha dengan membangun enam kamar kos baru, yang kini menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi keluarganya.
Pemerintah berharap sinergi antara Program BSPS dan KUR dapat terus diperkuat untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
Melalui penyediaan hunian yang layak dan dukungan permodalan yang kuat bagi usaha mikro, pemerintah optimistis kualitas hidup masyarakat dan perekonomian domestik dapat tumbuh secara berkelanjutan.
(Daniel Turangan)
