Targetberita.co.id Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan strategi pencegahan korupsi serta pengawasan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pimpinan KPK yang hadir antara lain Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Aminudin, serta Koordinator Harian Stranas PK KPK Sari Anggraeni dan Didik Mulyanto.
Dudung menjelaskan, pembahasan dalam pertemuan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pengawasan terhadap program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perhatian publik.
“Ini kita seriusi, terutama yang sedang menjadi perhatian, yaitu MBG. Ada sejumlah ketimpangan yang kami bahas dan akan ditindaklanjuti melalui inspeksi mendadak,” ujar Dudung.
Ia mengungkapkan adanya informasi terkait indikasi praktik jual beli titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, temuan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut bersama tim lintas kementerian.
“Saya mendapat informasi adanya jual-beli titik dapur. Ini akan kami cek. Jika terbukti, saya tidak akan segan untuk membuka secara langsung,” tegasnya.
Dudung menambahkan, setiap indikasi korupsi yang ditemukan akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan pentingnya transparansi karena program tersebut menggunakan anggaran negara.
“Ini uang rakyat, jadi rakyat harus tahu. Hal-hal krusial akan langsung saya laporkan kepada Presiden,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa KPK berfokus pada upaya pencegahan melalui penguatan tata kelola.
KPK, kata dia, telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki sistem yang dinilai masih lemah.
“Kami fokus pada pencegahan. Banyak aspek governance yang perlu dipertajam. Rekomendasi sudah kami sampaikan kepada Kepala BGN dan saat ini kami menunggu tindak lanjutnya,” ujar Agus.
(Agus)
