Targetberita.co.id Bengkulu Utara – Bengkulu, Puluhan hingga hampir seratus tenaga outsourcing di lingkungan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara mengaku belum menerima gaji sejak Januari 2026.
Meski bekerja tanpa kepastian upah dan kejelasan status kontrak, mereka tetap menjalankan tugas pelayanan setiap hari.Keresahan para pekerja ini memuncak dalam forum komunikasi internal grup WhatsApp bernama “PT DOA DPRD Bengkulu Utara”, Senin (2/6/2026).
Dalam grup tersebut, sejumlah karyawan menyampaikan keluhan dan mendesak manajemen serta instansi terkait segera memberikan solusi konkret.
”Kami kerja tiap hari, tolong beri kepastian kepada kami,” tulis salah seorang karyawan dalam pesan singkatnya.
Sebagian besar pekerja mengaku telah menjalankan tanggung jawab penuh selama enam bulan terakhir tanpa menerima hak finansial yang seharusnya dibayarkan.
Kondisi ini memicu dampak sosial yang berat, mengingat mayoritas pekerja adalah kepala keluarga yang menggantungkan kebutuhan hidup dari upah tersebut.
Para pekerja mendesak pihak manajemen perusahaan penyalur (vendor) beserta pejabat Sekretariat DPRD untuk masuk ke dalam forum komunikasi bersama agar mengetahui langsung kondisi riil di lapangan.
”Tolong masukkan pihak terkait ke grup ini, biar mereka tahu keluhan karyawan. Kami sudah menunggu terlalu lama,” tambah pekerja lain.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan ini diduga bermula dari proses transisi atau peralihan pengelolaan manajemen tenaga outsourcing di lingkungan DPRD Bengkulu Utara.
Hingga memasuki Juni 2026, dokumen administrasi yang telah dilengkapi para pekerja belum membuahkan kejelasan resmi terkait kelanjutan status kerja mereka.
Kini, setelah setengah tahun bertahan tanpa penghasilan, para pekerja menuntut tiga poin utama: kepastian pembayaran tunggakan hak, kejelasan status hukum ikatan kerja, serta jaminan masa depan profesi mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen perusahaan.
Saat dikonfirmasi oleh awak media melalii pesan singkat whats app, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara memilih bungkam.
Media ini sedang berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan berita dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Johan SP)
