Targetberita.co.id Papua, Lima puluh tahun lebih telah berlalu sejak Peristiwa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 menjadi babak penutup sejarah penggabungan wilayah Papua ke dalam kedaulatan Republik Indonesia.
Namun, jejak peristiwa itu tidak pernah benar-benar pudar dari ingatan banyak pihak. Di satu sisi, PEPERA dianggap sebagai tonggak sah yang mengakhiri masa pemerintahan kolonial Belanda dan mewujudkan persatuan wilayah negara.
Di sisi lain, peristiwa ini masih menyisakan pertanyaan besar, perdebatan panjang, dan rasa keadilan yang belum terpenuhi bagi sebagian besar masyarakat Papua.
Dalam narasi resmi yang dibangun selama puluhan tahun, PEPERA digambarkan sebagai proses demokrasi yang sah, di mana rakyat Papua secara sukarela menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Indonesia.
Cerita ini disebarluaskan melalui buku-buku sejarah, dokumen negara, dan pidato resmi seolah-olah mengalir di jalan tol yang lebar, mulus, dan bebas hambatan, sehingga semua orang diharapkan menerimanya sebagai kebenaran mutlak.
Namun, di balik jalan tol narasi itu, ada jalan kecil, jalan tanah, bahkan jalan kaki yang ditempuh oleh kebenaran yang berbeda: kisah tentang tekanan, keterpaksaan, dan perlawanan yang tidak pernah tercatat dalam buku pelajaran sekolah.
Kebenaran ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berjalan perlahan, menembus kabut pembungkaman, hingga akhirnya mulai terdengar jelas oleh dunia.
(Red)
