Targetberita.co.id Serdang Bedagai – Sumatera Utara, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, diduga melanggar aturan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pihak pengelola diduga menaikkan harga solar secara sepihak di atas ketetapan pemerintah dan memungut biaya tambahan per jerigen kepada para nelayan lokal.
Menurut informasi yang dihimpun dari para nelayan, praktik dugaan pungutan liar (pungli) ini telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.
Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa pengelola SPBUN meminta uang tambahan di luar harga resmi per liter dengan dalih biaya pelayanan dan pengangkutan.
”Setiap pengisian jerigen, kami diminta membayar lebih. Saat kami tanyakan alasannya, mereka berdalih itu untuk biaya pelayanan atau pengangkutan. Padahal ini fasilitas resmi khusus untuk nelayan,” ujar sumber tersebut, Kamis (2/7/2026).
Kebijakan sepihak ini mempererat beban operasional para nelayan, terlebih di tengah kondisi hasil tangkapan laut yang tidak menentu.
Solar bersubsidi merupakan komponen modal utama mereka untuk melaut. Jika penyelewengan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan merusak stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga nelayan di wilayah pesisir tersebut.
Merespons kondisi ini, masyarakat dan komunitas nelayan mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai, PT Pertamina (Persero), serta aparat penegak hukum setempat untuk segera melakukan investigasi dan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, BBM bersubsidi dialokasikan khusus untuk kelompok masyarakat tertentu, termasuk nelayan kecil, guna mendukung perekonomian daerah.
Setiap bentuk manipulasi harga maupun distribusi dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana berat sesuai undang-undang yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBUN belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut.
(Roni P Purba)
