Targetberita.co.id Nabire – Papua Tengah, Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia (PKN RI) Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat penggunaan uang negara.
Langkah ini diambil demi memastikan program kerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah terealisasi 100 persen tanpa adanya praktik korupsi.
Ketua PKN RI Papua Tengah, Yecky, menyatakan bahwa sebagai langkah awal, pihaknya telah mengantongi laporan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari SMA YPK Tabernakel Nabire.
PKN RI memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Sekolah SMA YPK Tabernakel atas sikap kooperatif dan transparansinya dalam mengelola anggaran publik.
”Kepala SMA YPK Tabernakel Nabire telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan sangat baik. Penggunaan anggaran sekolah dapat diketahui oleh masyarakat luas. Sikap seperti ini yang harus dicontoh oleh setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Tengah,” tegas Yecky dalam keterangan tertulisnya.
Yecky menambahkan bahwa anggaran negara bersifat terbuka dan wajib diketahui oleh publik.
Oleh karena itu, PKN RI Papua Tengah kini tengah memperluas jangkauan pengawasannya dengan membidik 6 sekolah lain serta 3 dinas/OPD strategis di tingkat provinsi dan 8 kabupaten cakupan.
”Kami sudah melayangkan surat resmi ke beberapa dinas yang menjadi target operasi pemantauan kami. PKN RI berkomitmen penuh melakukan aksi pemberantasan korupsi di Provinsi Papua Tengah dan 8 kabupaten di bawahnya. Jangan ada yang bermain-main dengan program Gubernur, semua harus terealisasi 100 persen untuk kesejahteraan rakyat,” lanjut Yecky.
PKN RI Papua Tengah memperingatkan seluruh pejabat publik dan kepala instansi agar tidak menyembunyikan dokumen penggunaan anggaran.
Lembaga ini memastikan akan terus mengawal jalannya transparansi informasi di seluruh lini pemerintahan daerah demi terciptanya tata kelola yang bersih dan bebas korupsi.
(Red)
