Targetberita.co.id Jakarta, Ratusan pedagang kaki lima korban penggusuran dari Blok C Pasar Permai, Lorong 103/104, Koja, Jakarta Utara, kini harus menelan pil pahit, Selasa (6/10/2026).
Alih-alih mendapatkan tempat relokasi yang layak untuk menyambung hidup, mereka justru dipindahkan ke lok bin Blok B yang kondisinya terbengkalai, rusak parah, dan tidak ramah bagi kegiatan berdagang.
Kondisi infrastruktur di tempat relokasi baru tersebut sangat memprihatinkan.
Sejak dipindahkan, para pedagang dihadapkan pada realita pahit di mana fasilitas lampu padam, pintu utama rusak, serta rolling door lapak banyak yang jebol dan tidak bisa dikunci.
Tidak hanya itu, kondisi estetika pasar juga sangat kumuh dengan tembok yang kotor, penuh coretan, serta warna cat yang sudah pudar dan buram.
Akibat tidak adanya tindakan perbaikan dari pihak pengelola, para pedagang terpaksa merogoh kocek dan modal sendiri untuk memperbaiki fasilitas umum dan lapak mereka demi bisa segera berjualan kembali.
Di tengah situasi ekonomi dan omzet yang sedang menurun, beban biaya renovasi mandiri ini dinilai sangat mencekik dan memberatkan para pedagang kecil.
”Kami dipindahkan secara sepihak ke tempat yang mirip gudang rusak. Lampu mati, rolling door rusak total, kalau tidak kami perbaiki sendiri pakai uang pribadi, kami tidak bisa jualan dan keamanan barang dagangan kami tidak terjamin. Pemerintah setempat, khususnya Satpel Pasar Permai, seolah-olah tutup mata dan lepas tangan setelah menggusur kami dari Blok C,” ujar salah satu perwakilan A pedagang lok bin Lorong 103/104 dengan nada kecewa.
Para pedagang menilai Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Pasar Permai dan instansi terkait sudah tidak lagi peduli pada nasib dan jeritan para pedagang kaki lima.
Relokasi yang dijanjikan sebagai solusi penataan justru berubah menjadi kesengsaraan baru karena minimnya koordinasi dan ketiadaan jaminan kelayakan fasilitas.
Melalui rilis berita ini, paguyuban dan forum pedagang Pasar Permai Lorong 103/104 menyatakan sikap dan menuntut:
1. Perumda Pasar Jaya dan Satpel Pasar Permai dan kepala Dinas untuk segera turun ke lapangan dan memperbaiki seluruh fasilitas penerangan (lampu), rolling door, serta melakukan pengecatan ulang Lok bin Blok B agar layak dikunjungi pembeli.
2. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Dinas PPKUKM DKI Jakarta untuk mengevaluasi kinerja jajaran Satpel Pasar Permai,Kepala Dinas yang terkesan abai terhadap hak-hak dasar pedagang terdampak relokasi.
3. Pihak pengelola pasar memberikan kompensasi atau penggantian biaya atas pengeluaran mandiri yang telah dikeluarkan pedagang untuk memperbaiki fasilitas publik di Blok B.
Pedagang menegaskan bahwa mereka mendukung penataan kota yang rapi, namun menolak keras apabila proses penataan tersebut dilakukan dengan mengorbankan dan menindas ekonomi rakyat kecil tanpa adanya fasilitas pengganti yang manusiawi.
(Daniel Turangan)
