Targetberita.co.id Serang – Banten, Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Sosial Kabupaten Serang dipadati oleh masyarakat yang ingin mengurus aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berstatus non-aktif.
Lonjakan ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat di lapangan terkait kepastian jaminan kesehatan.
Merespons antusiasme yang membeludak tersebut, Anggi Dwirantau Sarundaitan, SKM., menjelaskan bahwa pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memberikan penambahan kuota kepesertaan.
Langkah ini dinilai krusiasi agar penanganan dan penyelesaian masalah BPJS di tingkat daerah dapat terakomodasi secara lebih luas dan optimal.
Selain faktor kuota, kelengkapan administrasi menjadi kunci utama kelancaran pelayanan.
Oleh karena itu, Anggi menghimbau dan meminta jajaran pemerintah desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Serang untuk proaktif membangun kerja sama dalam mengayomi warga.
Sinergi ini penting mengingat proses pengaktifan kembali kartu BPJS memerlukan dokumen pendukung yang valid dari aparatur desa maupun kecamatan.
Di sisi lain, integrasi sistem untuk kondisi kedaruratan juga menjadi perhatian serius.
Perwakilan Front Office Sistem Layanan Rujukan Terpadu (FO SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Serang, Imam Ahmad Kusyaeri, SE., menegaskan perlunya peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak BPJS Kesehatan mengenai optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC).
Imam berharap, melalui penguatan sistem UHC ini, masyarakat yang menghadapi situasi darurat medis (emergency) dapat segera didaftarkan dan mendapatkan aktivasi kepesertaan secara instan tanpa hambatan birokrasi yang panjang.
Dinas Sosial Kabupaten Serang berkomitmen untuk terus mengapresiasi dan mengawal aspirasi masyarakat guna memastikan hak jaminan kesehatan dasar dapat terpenuhi dengan baik.
(Lilis Indrawati)
