Targetberita.co.id Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta.
Keputusan tersebut merupakan hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang telah digelar pada Selasa (10/11/2026).
Putusan pemecatan itu disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Dalam persidangan, Ahrie Sonta dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dari institusi kepolisian.
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny Eddizon Isir saat menyampaikan hasil sidang etik tersebut.
Sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Ahrie telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026).
Dalam perkembangan penyidikan, selain Ahrie, sejumlah perwira tinggi lainnya juga disebut terjerat dalam perkara tersebut.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Irjen Slamet Uliandi (SU) yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
Dugaan perbuatan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan kepolisian.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujar Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Penyidikan juga mengungkap dugaan bahwa aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara dan tokoh dari berbagai latar belakang disebut turut menjadi sasaran penyadapan ilegal tersebut.
Asep menyebut kelompok yang diduga menjadi target mencakup tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Praktik itu diduga dilakukan tanpa landasan penegakan hukum yang sesuai ketentuan.
Penyidik juga mendalami dugaan upaya penghapusan rekam jejak atau log digital pada Oktober 2026.
Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta, proses penegakan kode etik terhadap salah satu perwira tinggi yang terseret perkara tersebut telah menghasilkan putusan.
Sementara itu, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal masih menjadi bagian dari proses penyidikan kepolisian.
(Agus)
